Beranda PEMERINTAHAN SK Resmi Pemutusan Kontrak PT GTI Dipertanyakan

SK Resmi Pemutusan Kontrak PT GTI Dipertanyakan

BERBAGI
Anggota DPRD NTB Fraksi Partai Gerindra-Sudirsah Sujanto.

MATARAM — Anggota DPRD NTB, Sudirsah Sujanto menyayangkan sekaligus mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi NTB atas kejelasan pemutusan kontrak dengan PT GTI. Pasalnya, dia mengaku kaget lantaran sempat mendengar bahwa surat keputusan (SK) pemutusan kontrak hingga kini belun dibuat secara resmi.

“Saya cukup kaget mendengar ternyata SK pemutusan kontrak PT GTI belum dibuat secara resmi oleh Gubernur. Yang malah lebih mengherankan lagi, SK itu tidak pernah nyampai ke GTI, malah masih menjadi draft yang justru mengendap tidak jelas di pengacara Pemprov,” kata Sudirsah, Kamis (6/5) di Mataram.

Menurut dia, kejelasan pemutusan kontrak PT GTI harusnya menjadi prioritas Pemprov NTB. Dia juga mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan serta membebani Gubernur atau bawahannya untuk bersikap tegas menerbitkan SK resmi pemutusan kontrak PT GTI.

“Tidak cukupkah bukti empiris dan fakta lapangan bahwa perusahaan ini sangat-sangatlah ingkar (wanprestasi), dan jelas merugikan negara triliunan rupiah. Kemudian tidakkah pula para pemangku amanah di Pemprov atau siapapun pemerintah ini melihat betapa ruginya daerah, rakyat dengan cengkraman kontrak GTI selama lebih dari dua dekade ini?,” sesal Sudirsah.

Berita Terkait:  Pembayaran Insentif Guru Non PNS dan Tunjangan Sertifikasi Masih Tunggu Juknis

“Dari awal, sebagai rakyat asli Gumi Dayan Gunung (Lombok Utara), tempat tanah yang dikelola GTI dan kebetulan juga seorang anggota dewan Udayana, saya sangat senang bahkan mungkin pertama yang mengapresiasi langkah Gubernur memutus kontrak GTI. Sampai sekarang pun masih kita hargai kebijakan tegas itu. Namun ternyata itu masih sebatas sweet lips aja,” imbuhnya.

Dia mengaku baru mengetahui, bahwa ternyata masih sebatas draft. Dimana draft keputusan yang menurutnya, masih pula menunggu pemeriksaan dan kajian pihak pengacara yang dinilainya semakin menggantung. “Baru tahu, ternyata masih sebatas draft. Draft keputusan yang masih pula menunggu pemeriksaan dan kajian pihak pengacara yang makin menggantung,” sindirnya.

“Saya merasa geli, membaca komentar Kabiro Hukum NTB (di media) yang menyebutkan draft itu lambat atau terlambat disusun kemudian jadi lambat di serahkan ke Kejati. Begitu juga membaca pernyataan Sekda NTB yang mengatakan, tidak bisa menyenangkan semua orang, dalam hal pemutusan GTI,” kata Sudirsah.

Berita Terkait:  Mari Tunaikan Zakat Melalui IZI

Menurut dia, ini sungguh ironis, bahkan memperlihatkan Pemprov kurang resource hanya untuk membuat sebuah keputusan atau dugaan setengah hati dan terlalu takut berlaku tegas terhadap mereka yang melanggar aturan.

Pemprov, lanjut anggota Fraksi Gerindra NTB itu, sejatinya harus memprioritaskan penyelesaian putus kontak PT GTI. Sebab itu akan menjadi tonggak sejarah penegakan aturan dan mengembalikan marwah Gubernur atau Pemprov dalam konteks Good and Clean Government.

“Ini juga guna menunjukkan ketegasan dan wibawa pemerintah. Sekda atau Gubernur memang tidaklah bisa menyenangkan semua pihak dengan langkah dan kebijakan tegasnya, namun kalaupun mesti membuat satu pihak senang, yaa harus menyenangkan rakyat yang udah puluhan tahun menderita akibat kapitalisme konsorsium. Kalo itu dapat terwujud, maka akan tercatat tinta emas dalam sejarah dan selamat dunia akhirat,” ujarnya.

Berita Terkait:  Aplikasi NTB Care Perlu Dimaksimalkan Lagi

“Saya dan fraksi saya di legislatif termasuk rakyat di Lombok Utara tentunya sekali lagi berharap Pemprov segara mengesahkan SK pemutusan kontrak GTI sesegera mungkin. Sebab dengan legal standing itu dapat dilakukan rekonstruksi penataan aset triliunan Pemprov NTB yang selama ini terbiarkan sia-sia,” tambah Sudirsah.

Oleh karenanya, dia berharap para pengacara Pemprov (Kejati) segera menyimpulkan kajian draft SK tersebut sebagai legitimasi tindakan penegakan aturan di bumi NTB. “Janganlah digantung dan dan sepelekan hal ini, agar kita terhindar dari fitnah dan tudingan main mata dengan perusahaan,” katanya.

“Sekali lagi, Pemerintah Provinsi NTB tidak punya kerugian apapun atau ancaman hukum berat jika kebijakannya benar sesuai aturan dan pantas berdasarkan kedaulatan rakyat dan secara Ke-Indonesia Raya-an,” demikian Sudirsah Sujanto menambahkan. (red)