Beranda PEMERINTAHAN Penyelesaian APBDes Sering Telat, DPMD Usulkan Sanksi Tegas bagi Desa

Penyelesaian APBDes Sering Telat, DPMD Usulkan Sanksi Tegas bagi Desa

BERBAGI
Kasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ibrahim. (Foto : Roby Teja - NM)

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Keterlambatan penyelesaian APBDes yang dilakukan oleh pihak desa kerap kali terjadi setiap tahunnya.

Sebab, berpengaruh terhadap proses pencairan dana desa (DD) tahap pertama. Guna menertibkan persoalan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa berencana mengusulkan adanya sanksi tegas.

Kasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ibrahim, mengungkapkan tahun ini dari 157 desa, 90 diantaranya sudah diusulkan pencairan dana desa tahap pertama.

Sedangkan 67 desa lainnya saat ini belum menyelesaikan APBDesnya yang menjadi persyaratan pencairan. Desa-desa tersebut juga terus didorong untuk mempercepat penyelesaian APBDes.

Berita Terkait:  Pemprov NTB dan WCS Inisiasi Tata Kelola Perikanan Kakap dan Kerapu

“Langkah kami, karena kemarin berdasarkan hasil rapat bersama dengan BPKAD, kami juga diminta untuk penetapan APBDes 2019. Itu sudah  kami sampaikan ke teman-teman desa termasuk teman kecamatan untuk mempercepat prosesnya,” ujarnya, Senin (8/4).

Diakuinya, setiap tahun terjadi keterlambatan penerimaan APBDes.  Persoalan yang paling krusial bukanlah karena munculnya aturan ataupun aplikasi baru.

Tetapi masih kurangnya kemauan dari pemerintah desa untuk bekerja tepat waktu.  Hal ini karena tidak adanya sanksi tegas ketika terjadinya keterlambatan.

“Artinya tidak ada punishment kepada mereka ketika terlambat perencanaan APBDes. Sanksinya kan cuman menunda pencairan tetapi uangnya tetap disalurkan ketika mereka selesai. Harusnya kemudian ada punishment yang lebih jelas,” terangnya.

Berita Terkait:  Dinilai Buruk, Bantuan Benih Jagung Provinsi Tidak lalui Uji Lab ?

Dari komunikasi yang dilakukan dengan pihak BPKAD, rencananya pihaknya akan mencontohkan konsep APBD.

Dimana ketika APBD terlambat ditetapkan, maka konsekuensinya gaji kepala daerah yang tidak dibayarkan.

Begitu juga gaji DPRD akan tidak dibayarkan. Konsep inilah yang ingin diadopsi sebagai upaya punishment agar pihak desa lebih tertib.

Artinya jika nantinya desa telat menyerahkan APBDesnya, maka pengaruhnya gaji kepala desa tidak dibayarkan.

“Kalau tidak ada punishment sulit teman-teman ini tepat waktu. Itu makanya hasil kajian kami salah satunya memberikan punishment sebenarnya kepada teman-teman pemerintah desa yang terlambat menyerahkan APBDes. Artinya konsep punisment yaitu pemotongan seharusnya. Kita akan mengusulkan rencana itu, kita samakan dengan konsep APBD nanti,” jelasnya.

Berita Terkait:  H Abdul Hadi Pimpin Rapat Paripurna DPRD NTB

Tentunya hal ini, terlebih dahulu akan disampaikan ke pimpinan untuk dikomunikasikan lebih lanjut dengan leading sektor terkait dan pemerintahan desa.

“Ini masih sifatnya gagasan. Artinya kami akan membicarakan dengan pimpinan untuk kita komunikasikan dengan leading sektor termasuk pemerintah desa, Inspektorat ataupun BPKAD,” pungkasnya. (NM3)