Beranda PEMERINTAHAN Penyampaian LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020

Penyampaian LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020

BERBAGI

MATARAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat paripurna pada Rabu 14 April 2021. Kali ini fokus terkait Penyampaian Laporan Keterbukaan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020.

Penyampaikan LKPJ disampaikan oleh Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah melalui Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah di gedung DPRD setempat. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi. Penyampaian LKPJ merupakan amanah Undang-Undang yang wajib dilaksanakan.

Dalam kesempatan ini, Wagub NTB Hj Sitti Rohmi mengatakan, ikhtiar mewujudkan NTB Gemilang pada tahun 2020 mengalami banyak kendala. “Ikhtiar untuk membangun NTB yang Gemilang pada tahun kedua penjabaran RPJMD, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Terutama dengan merebaknya pandemi wabah covid-19,” katanya.

Pandemi tersebut, lanjut orang nomor dua di NTB itu, berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan kondisi keuangan. Baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Akhirnya harus dilakukan realokasi dan refocusing anggaran.

Berita Terkait:  Gubernur Silaturahim dengan Dewan Segarkan Visi Misi NTB Gemilang

Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi langsung pembangunan daerah. Beberapa indikator mikro mengalami kontraksi. “Sebagaimana data yang dirilis oleh BPS Provinsi NTB, menunjukkan pertumbuhan ekonomi non tambang mengalami kontraksi sebesar 5,19 persen,” ujarnya.

Indikator kemiskinan juga mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebanyak 746.040 orang atau 14,23 persen, bertambah dibandingkan Maret 2020 yang hanya 713.890 orang.

Sementara untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengalami peningkatan dari 68,14 persen pada tahun 2019, naik menjadi 68,25 persen pada tahun 2020. “Peningkatan IPM Provinsi NTB tahun 2020 mencapai 0,16 persen, masuk dalam kategori capaian sedang,” katanya bangga.

Selanjutnya pada indikator ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 4,22 persen, jauh diatas tahun 2019 yang hanya 3,28 persen.

Menurut Wagub, terdapat tiga program utama Pemprov NTB di masa pandemi. Yaitu untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. “Pada aspek kesehatan, diarahkan untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19,” jelasnya.

Berita Terkait:  Sikapi COVID-19, Komisi V DPRD NTB Bakal Panggil Dinas Terkait

Kemudian pada aspek sosial, ada program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Gemilang. Sedangkan pada aspek pemulihan ekonomi, diarahkan pada penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal yang patut dibanggakan, kata Wagub, NTB berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. “Berbagai capaian telah ditorehkan. Diantaranya, keberhasilan meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama sepuluh kali secara berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2020,” ujarnya.

NTB juga disebut berhasil meraih anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2020 dengan kualifikasi tertinggi, yakni badan publik informatif 2020. “Capaian-capaian ini menandakan semakin membaiknya sistem tata kelola pemerintahan dan akan dipertahankan, serta ditngkatkan pada tahun-tahun mendatang,” kata Wagub.

Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah pandemi Covid-19, Pemprov NTB melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan instruksi dan regulasi dari pemerintah pusat.

Berita Terkait:  24 Ribu KK Terdata Menerima BLT Dana Desa

“Berbagai kemajuan dan prestasi yang telah kita raih, bukanlah hasil perjuangan pemerintah semata, tetapi keberhasilan ini adalah hasil sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan seluruh stakeholders pembangunan, lebih khusus dengan DPRD Provinsi NTB,” ungkap Wagub.

Terakhir, Wagub berpesan agar semua pihak menjaga optimisme di tengah pandemi. “Kita harus yakin bahwa dengan semangat kerja keras kita semua, dengan melakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah yang tepat, insya allah kita akan mampu bangkit bersama wujudkan NTB Gemilang,” tutupnya.

Sementara itu, Pimpinan Sidang Paripurna DPRD NTB, H Mori Hanafi dalam kesempatan tersebut menjelaskan, LKPJ yang telah diserahkan eksekutif, akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Nantinya akan dibahas secara detail oleh masing-masing komisi.

Kemudian disampaikan pula, bahwa jadwal pembahasan LKPJ oleh komisi, mulai tanggal 15 hingga 30 April. “Pada masa sidang berikutnya hari Senin tanggal 3 Mei, Komisi akan menyampaikan hasil pembahasan LKPJ,” tutup Mori Hanafi. (red)