Beranda PEMERINTAHAN Pengadaan Tanah PLTU Masih Tunggu Info Lanjutan

Pengadaan Tanah PLTU Masih Tunggu Info Lanjutan

BERBAGI
Kepala Bagian (Kabag) Pertanahan Setda Sumbawa, Khairuddin.

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pengadaan tanah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbawa 2 yang berlokasi di Desa Gapit, Kecamatan Empang sedang berproses.

Saat ini Pemkab Sumbawa masih menunggu informasi Kanwil BPN Provinsi NTB terkait kelanjutan pengukuran tanah PLTU dengan kapasitas 2 X 50 MW tersebut.

Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khairuddin menyampaikan, PLTU ini akan dibangun di lokasi Desa Gapit Kecamatan Empang.

Sejauh ini sudah dilaksanakan dua tahap, yakni perencanaan dan persiapan. Tahapan perencanaan sudah dilaksanakan oleh PLN dan tahap persiapan sudah dilaksanakan oleh Pemda sesuai dengan SK penetapan lokasi. Selanjutnya akan dilaksanakan tahap ketiga yakni pelaksanaan.

Berita Terkait:  ASN Sengaja Tambah Libur, Pemprov NTB Siapkan Sanksi Tegas!

“Kemarin hasil dokumen persiapan itu diserahkan ke PLN oleh pemda. PLN melanjutkan permohonan kelanjutan tahapan pengadaan tanah itu ke Kanwil BPN, dan ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN dengan dilakukan pengukuran,” ujarnya didampingi Kasubag Pengadaan Tanah, Surbini, SE, Senin (20/5).

Seiring berjalannya pengukuran, ungkapnya, ternyata ada sengketa lahan di lokasi pembangunan PLTU 2 X 50 MW tersebut.

Diseluruh lahan seluas 35 hektar itu, terdapat tumpang tindih. Sehingga pihak Kanwil BPN tidak berani melanjutkan pengukuran.

Kemudian Kanwil BPN meminta LO (Legal Opinion) atau pendapat hukum ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Berita Terkait:  Gubernur NTB Sambut Kedatangan Presiden

Pihaknya berharap Kanwil BPN Provinsi NTB segera mengambil tindakan dalam proses pengadaan tanah PLTU ini. Supaya pembangunannya dapat terlaksana tahun 2019 ini sesuai dengan perencanaan.

“Kalau menurut kami, di undang-undang pengadaan itu kan sudah diatur. Kalau disengketakan kepemilikan itu kan uang dititip di pengadilan. Sehingga pembangunan itu bisa dilanjutkan. Sehingga sekarang kami masih menunggu kelanjutan informasi dari teman Kanwil. Karena peta bidang hasil pengukuran kemarin kan belum diumumkan. Baik di media cetak maupun di kantor-kantor desa. Karena ada sengketa lahan,” terangnya.

Berita Terkait:  Masyarakat NTB Dinilai Matang Berdemokrasi

Terkait penilaian ganti rugi juga belum bisa dilakukan karena daftar nominatif, daftar peta bidang yang dikeluarkan oleh Satgas A dan Satgas B belum bisa diterbitkan. Karena adanya kendala sengketa lahan.

“Kewenangan penuh dalam tahap pelaksanaan ini adalah kewenangan kanwil BPN Provinsi NTB. Bukan kewenangan di Pemda. sehingga di teman-teman Kanwil BPN dengan adanya persoalan itu dia meminta LO ke Kepala Kejaksaan Tinggi NTB. Sampai sekarang kami masih menunggu teman-teman Kanwil,” demikian. (NM3)