Beranda PEMERINTAHAN Penataan Ruang Wilayah Sumbawa Bakal Ditertibkan

Penataan Ruang Wilayah Sumbawa Bakal Ditertibkan

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa akan menertibkan penataan ruang wilayah kedepannya. Ini dilakukan untuk mengurangi dampak penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan aturan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si mengatakan, pihaknya mengikuti rapat konsolidasi kegiatan penyelenggaraan tata ruang kabupaten/kota se-Provinsi NTB.

Dalam pertemuan dibahas agar penyelenggaraan ruang di daerah ditertibkan. Karena dengan perkembangan sekarang, ada beberapa ruang, wilayah atau kawasan yang pemanfaatannya tidak sesuai.

“Makanya diminta bagaimana supaya penyelenggaraan pengawasan pengendalian ruang di daerah itu bisa mulai ditertibkan. Sehingga mengurangi dampak dari penggunaan ruang yang tidak sesuai,” ujarnya, Senin (18/3) kemarin.

Berita Terkait:  NTB Berhasil Identifikasi Sumber Penyebaran COVID-19

Diakuinya, pihaknya bersama pemerintah provinsi membahas bagaimana percepatan rencana detail, termasuk rencana teknis ruang terhadap setiap kawasan. Dicontohkannya, dalam rencana umum tata ruang Sumbawa, sudah dibagi kawasan strategis.

Dimana pihaknya diharapakan secara bertahap bisa mendetailkan seluruh kawasan yang berkaitan dengan kawasan strategis ini.

Sehingga nantinya dapat memberikan arahan dan petunjuk bagi para investor yang ingin berinvestasi.

“Misalnya investor ingin masuk untuk pengembangan jagung, dia sudah bisa melihat bahwa secara keruangan, berapa ruang yang bisa dimanfaatkan. Sehingga kemudian pemerintah bisa melakukan evaluasi dan pengawasan,” terangnya.

Berita Terkait:  Pemprov dan DPRD NTB Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2020

Dalam kesempatan tersebut, lanjutnya, juga dibahas mengenai indikasi pelanggaran tata ruang. Misalnya jika ada beberapa lokasi atau tempat terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang, pihaknya diminta secara bertahap untuk melakukan pengawasan.

Sehingga setiap pelanggaran tersebut bisa diberikan sanksi secara administrasi. “Diharapkan nanti kita mulai tertib untuk mendetailkan ruang. Sehingga begitu masyarakat atau pihak swasta ingin memanfaatkan ruang, sudah jelas dimana sesuai dengan ketentuan aturan,” kata Mantan Kepala Dispopar Sumbawa ini.

“Jangan sampai kita mendorong investor, tapi arah ruang tidak bisa kita jelaskan. Intinya, bagaimana dokumen itu bisa menjadi acuan yang memang bisa kita acu bersama. Sehingga pemanfaatan ruang itu bisa efektif dan memberikan kenyamanan dan ketentraman,” demikian H Junaidi menambahkan. (NM3)

Berita Terkait:  Duh, Sumbawa-KSB Masih Beda Penafsiran Soal Ini..!?