Beranda PEMERINTAHAN Penandatanganan KUA-PPAS APBD-P NTB 2020 Ditengah Pandemi

Penandatanganan KUA-PPAS APBD-P NTB 2020 Ditengah Pandemi

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Jum’at sore (14/8) tadi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat paripurna.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi para Wakil Ketua, H Mori Hanafi, H Muzihir dan H Abdul Hadi.

Turut pula dihadiri Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, Sekda NTB, HL Gita Ariadi, sejumlah anggota DPRD NTB serta tamu undangan lainnya. Masih sama seperti sebelumnya. Dimana rapat paripurna tetap mengedepankan protokol COVID-19.

Ditengah pandemi Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama DPRD NTB menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD NTB TA 2020.

Menurut Bang Zul–demikian Gubernur NTB kerap disapa, plafon anggaran dan kebijakan anggaran pada tahun ini akan difokuskan masih menyesuaikan dalam kondisi pandemi COVID-19.

Berita Terkait:  Gubernur NTB Ikuti Ratas Bersama Presiden

Ia menegaskan, kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan anggaran daerah masih terfokus dan terkuras pada penyelesaian kasus yang virusnya diduga berasal dari Wuhan, Negara Tiongkok tersebut.

“Kita ini mengalami kondisi yang sedang dan memang dalam tidak biasa. Jadi, semua sumberdaya masih terpusat dan terfokus mengatasi kondisi pandemi COVID-19 ini,” ujar Gubernur menjawab wartawan usai penandatanganan KUA/PPAS Perubahan 2020.

Ia mengaku, kondisi pandemi COVID-19 tidak tahu kapan akan selesainya. Oleh karena itu, posisi yang dialami NTB juga sama dengan yang dialami oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Gubernur berharap agar vaksin  Covid-19 cepat ditemukan. “Pada posisi sekarang ini semua kita sama. Makanya, kita berharap agar vaksin ditemukan sehingga kondisi ini cepat normal kembali,” kata Bang Zul.

Berita Terkait:  Tahun Ini, CJH Sumbawa Diprediksi Bertambah

Ia memastikan, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka semua porsi anggaran baik itu, di sisi kesehatan dan ekonomi akan dilakukan berimbang dan tak ada perbedaan dengan anggaran sebelummya.

“Kenapa anggaran porsinya sama kayak sebelumnya. Sekali lagi, itu karena kita tidak tahu kondisi ini kapan selesainya,” tandas Zulkieflimansyah.

Terkait dengan ketidak singkronnya dokumen KUA/PPAS APBD Perubahan 2020 yang tidak lengkap sesuai interupsi anggota DPRD setempat.

Gubernur mengaku, baru mendengar hal itu. “Nanti kita cek, saya baru dengar jika ada kondisi kayak demikian,” tandas Gubernur Zul.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi mengaku jika dalam dokumen Perubahan APBD NTB TA 2020 ada pengurangan dari berbagai sumber. Diantaranya, dana transfer dari pusat, tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Berita Terkait:  Anggaran Rutin dan Biaya Tenaga Kontrak Dikembalikan

“Hitungan awal ada selisih dan defisit Rp 400 miliar di APBD Perubahan. Namun setelah kita sisir saat pembahasan angkanya menjadi Rp 300 miliar. Memang ada pengurangan secara keseluruhan,” kata Mori.

Dia memahami jika kekuarangan itu masih bisa ditoleransi, lantaran memang banyak kepala OPD yang baru. Diantaranya, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKAD.

“Jadi, jika ada kekurangan saat penyerahan dokumen KUA/PPAS Perubahan, itu masih bisa kita toleransi. Yang utama, kami sangat memahami kondisi internal di TAPD dan OPD pemprov NTB,” demikian Mori Hanafi. (red)