Beranda PEMERINTAHAN Pemerintah Bangun 75 Unit Rumah KAT di Batu Lanteh

Pemerintah Bangun 75 Unit Rumah KAT di Batu Lanteh

BERBAGI
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Ir. Ahmad Yani

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Tahun ini pemerintah tengah membangun sebanyak 75 unit rumah untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Ladan dan Fajar Bakti Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh.

Pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari tahapan pemberdayaan tahap/tahun pertama untuk warga Komunitas Adat Terpencil Ladan dan Fajar Bakti.

Kepala Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Ir. A.Yani mengatakan, proses pembangunan tengah berlangsung. Masing-masing 24 unit rumah di Fajar Bakti dan 51 unit di Dusun Ladan.

Berita Terkait:  Bupati Sumbawa Rotasi Sejumlah Pejabat

Menurutnya, tidak semua  bantuan rumah tersebut dibangun 100 persen oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya ada yang dibangun 100 persen, ada juga yang hanya diberikan bahan bangunan rumah (BBR) untuk kemudian dikerjakan secara bergotong royong.

“24 unit rumah di Fajar Bakti   kita bangun 100 persen, sementara untuk 51 unit di Ladan  hanya diberikan bahan bangunan,” ujarnya, Selasa (8/10) kemarin.

“Tentang mengapa ada yang dibangun 100 persen dan tidak, ini berdasarkan kategori yang ditentukan melalui pemetaan sosial oleh pemerintah pusat sejak 2015 lalu. Dari survey itu dilihatlah kondisi, di surveynya ada 30 indikator, salah satunya kondisi rumah kemudian aksesibilitas dari dan antar desa, termasuk tingkat pendapatan,” tandasnya.

Berita Terkait:  Wujudkan NTB Gemilang, Iswandi Harapkan Kolaborasi Baik dengan DPRD NTB

Dijelaskan, tahun ini tidak semua KK  mendapat intervensi pemberdayaan. Di Dusun Ladan, masih tersisa 29 KK, dan ini akan diusulkan tahun 2020 untuk pemberdayaannya, selain juga mengusulkan dari wilayah lain.

“Yang kita usulkan kemarin  2 lokasi, Bao Desa Berang dan Batu Bara. Tetapi yang lolos hanya Batu Bara dengan 15 KK. Berarti  tahun 2020 yang akan diberdayakan ialah  29 KK di Ladan dan  15 KK di Batu Bara. Sedangkan sisa di Bao Desa Berang yang belum masuk tetap kita usulkan tahun 2021,” tukasnya. (red)

Berita Terkait:  Inspektorat Segera Jalankan Aplikasi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko