Beranda PEMERINTAHAN Pembangunan PLTU Sumbawa II Tertunda

Pembangunan PLTU Sumbawa II Tertunda

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pembangunan PLTU Sumbawa Dua (II) dengan kapasitas (2 X 50 MW) dipastikan tertunda. Ini diakibatkan adanya kendala dalam pengadaan tanahnya yakni terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan.

Sebenarnya pembangunan PLTU 2 tersebut direncanakan pada tahun 2019 ini. Dengan lokasi yang ditetapkan yaitu perbatasan antara Kecamatan Plampang dan Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, B.Sc No. 1120 tahun 2018 tentang penetapan lokasi tanah tersebut.

Namun rencana pengadaan tanah 37,77 hektar, terdiri dari 35 hektar untuk pembangunan PLTU, dan 2,77 hektar untuk jalan masuk ke PLTU, masih menemui kendala.

Berita Terkait:  Ratusan Desa Bakal Gelar Pilkades Serentak

Kepala Bagian Pertanahan Setda Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasubag Pengadaan Tanah, Surbini mengakui kendala itu.

Untuk proses pengadaan dan pengukuran tanah bagi pembangunan PLTU tersebut menjadi ranah Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB.

Dan proses ini masih berlangsung. Saat dilakukan pengukuran terungkap sebagian lahan itu masih tumpang tindih kepemilikan.

Pemda Sumbawa melalui Bagian Pertanahan, ungkap Surbini, sudah berkoordinasi dengan BPN NTB guna mengetahui progressnya.

Dari Kanwil mengatakan masih mengkonsultasikan persoalan lahan itu kepada TP4D Kejati NTB guna mendapatkan petunjuk. Sebab dalam proses pembangunan PLTU akan didampingi TP4D.

Berita Terkait:  Protokol Pencegahan COVID-19 Dinilai Mulai Longgar

“Sampai sekarang kami belum tahu detailnya dari BPN,” ujar Surbini, Jum’at (22/3).

Pemda Sumbawa berharap Kanwil BPN segera mengambil sikap. Sebab sepengetahuannya, dalam UU Pengadaan Tanah sudah diatur apabila tanah itu masih disengketakan kepemilikannya maka ganti rugi pembebasan lahan itu dititipkan di pengadilan dan pembangunan PLTU bisa dilaksanakan.

“Kalau memang tanah itu masih disengketakan dan tidak bisa diselesaikan dalam bentuk musyawarah secara kekeluargaan maka uangnya nanti dititipkan di pengadilan. Menurut UU Pengadaan Tanah bahwa tanah itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan dapat digunakan untuk kepentingan umum. Mengenai siapa yang menang dalam sengketa itu, nanti uang yang dititipkan di pengadilan bisa menjadi miliknya,” jelas Surbini.

Berita Terkait:  Wagub NTB Berbagi Kiat Sukses NTB di Rakornas PIP 2019

Harusnya pembebasan lahan ini ungkap Surbini, sudah bisa dituntaskan Tahun 2018 lalu, sehingga pembangunan dilaksanakan 2019.

Pasalnya PLN selaku pelaksana sangat memerlukan tanah bagi pembangunan PLTU. Hal ini mengingat pembangunan PLTU berskala 2×50 MW merupakan program strategis nasional.

“Semoga Kanwil bisa mengambil sikap demi kelangsungan mega proyek ini,” demikian Surbini. (NM3)