NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah manyampaikan bahwa Presiden RI Ir. H. Joko Widodo akan mengunjungi Provinsi NTB pada hari kamis 18 Oktober 2018. Kunjungan presiden tersebut untuk memastikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di semua kabupaten/kota terdampak gempa di NTB telah dicairkan kepada masyarakat.
Terkait dengan kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu, Gubernur NTB menginstruksi kepada semua jajaran terkait khususnya Bank BRI, agar dana rekonstruksi rumah korban gempa di semua kabupaten/kota terdampak dapat dicairkan paling lambat besok pagi, Rabu (17/10).
Hal itu disampaikan Gubenur Zulkieflimansyah saat memimpin rapat koordinasi didampingi Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan jajaran Kabupaten Kota se-NTB, BNPB, BPBD Provinsi NTB, TNI, POLRI, dan Pihak BANK BRI serta pihak terkait lainnya di Rauang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa, (16/10/2018).
Dalam rapat yang memfokuskan pada proses penyederhanaan pencairan dana rekonstruksi dan rehabilitasi korban gempa di NTB ini, Doktor Zul menekankan untuk menjaga kepercayaan masyakat.
“Jangan sampai pemerintah dikira berbohong, karena sampai saat ini dana belum juga dicairkan, untuk itulah presiden telah menyederhanakan proses pencairan menjadi hanya satu halaman saja, hanya perlu ditandatangani oleh ketua Pokmas dan PPK,” ujarnya.
Gubernur juga meminta sebelum presiden datang, sekitar 7000 rekening masyarakat yang ada di Bank BRI sudah bisa dicairkan. Karena selain untuk memastikan pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, Presiden juga akan menyerahkan 4000 beasiswa bagi masyarakat di NTB.
“Saya harap Pokmas dan PPK bisa tandatangan besok dan kamis sudah cair, sehingga masyarakat tidak ada kecurigaan terkait permasalahan bantuan gempa,” tandasnya.
Kepada Bupati/Walikota terdampak untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti TNI, POLRI, BNPB dan pihak lainya agar dapat membantu proses percepatan pencairan tersebut, namun harus tetap memperhatikan kaidah teknis dan administrasi yang tertib, untuk akuntabilitas pelaporan pelaksanaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Lombok dan Sumbawa.
“Mari kita bergerak bersama-sama agar pemerintah pusat melihat kita serius bekerja dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB ini,” pungkasnya. (NM1)
