Beranda PEMERINTAHAN Ombudsman NTB Serahkan LAHP Terkait BPNT ke Walikota Mataram

Ombudsman NTB Serahkan LAHP Terkait BPNT ke Walikota Mataram

BERBAGI

MATARAM — Selasa (16/3) kemarin, Ombudsman RI Perwakilan NTB menemui Walikota Mataram, yakni H Mohan Roliskana diruang kerjanya. Kedatangan dalam rangka silaturahim pihak Ombudsman NTB disambut langsung secara hangat oleh Walikota Mataram yang baru ini.

Selain memberikan selamat kepada Mohan Roliskana, kedatangan Ombudsman NTB juga bertujuan menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi terkait penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Mataram.

Dikesempatan itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim berdasarkan investigasi yang dilakukan pihaknya ada beberapa pelanggaran yang menjadi temuan terkait dugaan pelanggaran aturan distibusi BPNT di Kota Mataram.

Sejumlah pelanggaran di lapangan, kata Adhar Hakim, justru diduga dilakukan oleh beberapa Pendamping Sosial Masyarakat (PSM). Misalnya, kata dia, adanya PSM yang bertindak sekaligus sebagai e-warong, dan adanya PSM yang menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM (Kelompok Penerima Manfaat).

Berita Terkait:  Sumbawa Satu-Satunya Daerah Pengembangan Jagung Berbasis Korporasi

Bahkan, lanjut Adhar Hakim, serta praktek pembelian bahan pangan pada tahun 2020 sampai Januari 2021 dilakukan di kantor kelurahan. Dibeberapa tempat, masih kata dia, ditemukan adanya paket bahan pangan diantarkan langsung oleh PSM ke rumah tiap KPM, serta adanya fakta sejumlah e-warong yang tidak menjual bahan pangan.

Padahal, kata Adhar Hakim, sesuai syarat pendirian e-warong haruslah penjual bahan makanan. Selain itu, juga ditemukan Agen Bank yang menjadi e-warong tidak dapat menunjukan dokumen penunjukan kerjasama antara Bank Penyalur dengan Agen Bank sebagai e-warong.

Berita Terkait:  Doktor Zul Hadiri Penutupan Lomba Pacuan Kuda Angin Laut

Praktek yang terjadi di sejumlah tempat di Kota Mataram ini adalah pelanggaran sejumlah aturan penyaluran BPNT, berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 dan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020.

“Jika hal-hal seperti ini dibiarkan maka upaya penguatan sosial ekonomi masyarakat dan agenda membantu usaha kecil menengah selama pandemic COVID19 akan terganggu,” tegas Adhar Hakim dihadapan Walikota Mataram ini.

Disisi lain, Adhar Hakim memahami upaya perbaikan tidak dapat dilakukan kepala daerah saja. Namun, kata dia, harus didukung koordinasi yang kuat dengan Dinas Sosial Provinsi NTB dan Kementerian Sosial. “Sebab program bansos BPNT adalah program pusat yang dilaksanakan di daerah-daerah,” tandasnya.

Berita Terkait:  Bupati Lantik Fathul Muin sebagai Kades Poto

Menyikapi hal itu, Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan terimakasih atas pengawasan yang dilakukan pihak Ombudsman NTB. Mohan mengaku pihaknya terbuka atas temuan dalam penyaluran BPNT dan siap meneruskan kerjasama, dan menindaklanjuti LAHP Ombudsman NTB dalam perbaikan pengawasan BPNT selanjutnya.

Sekedar informasi, dalam pertemuan tersebut Walikota Mataram juga turut didampingi oleh Sekda Kota Mataram Effendy Eko Saswito, Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang, Asisten II Setda Kota Mataram Mahmudin Tura, dan Asisten III Setda Kota Mataram Baiq Evi Ganevia. (red)