Beranda PEMERINTAHAN NTB Raih WTP Kesepuluh Kalinya Beturut-turut

NTB Raih WTP Kesepuluh Kalinya Beturut-turut

BERBAGI

MATARAM — Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2020, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi NTB. Raihan WTP dari BPK ini merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut.

Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 digelar melalui Rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB pada Selasa 18 Mei 2021. Kegiatan itu juga dihadiri secara langsung oleh Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, Pimpinan beserta Anggota DPRD NTB, Firkopimda dan Anggota IV BPK RI, Isma Yatun.

Hj Baiq Isvie Rupaeda selaku Ketua DPRD NTB yang membuka rapat paripurna pada kesempatan itu menerangkan, bahwa agenda kali ini yaitu Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. Tak lupa juga ia menyampaikan terimakasih kepada semua pihak.

Berita Terkait:  Baru Dilantik, Duo Doktor Langsung Pimpin Rakor

“Kami mengucapkan terimakasih. Walaupun kita melaksanakan paripurna ditengah pandemi COVID19, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes). Penyerahan hasil pemeriksaan ini akan menjadi barometer kedepan dalam rangka transparansi dan akuntabel. Berbagai koreksi dalam pemeriksaan BPK akan menjadi perbaikan dimasa yangvakan datang,” singkat Hj Isvie Rupaeda.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI-Isma Yatun menerangkan, bahwa pihaknya memberikan opini WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. WTP yang diterima Pemprov NTB sendiri, kata dia, sudah berlangsung sejak 2001 hingga 2019 lalu. Dimana pada tahun 2019, Pemprov NTB menerima WTP yang kesembilan.

“Dengan penerapan laporan keuangan berbasis akrual, Pemerintah Provinsi NTB telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah,” kata Isma Yatun.

Berita Terkait:  Pemprov NTB Teken MoU dengan PLN

Diungkapkannya bahwa ada beberapa hal yang menjadi pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov NTB. Yakni meliputi antara lainnya soal pendapatan, belanja dan transfer, aset, ekuitas, pendapatan LO, beban LO dan surplus.

“BPK mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pemprov NTB terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2020 yang sebagian besar dibuat dengan action plan dibuat oleh Gubernur NTB, sehingga dalam laporan keuangan tahun 2020 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,” ucap Isma Yatun.

“BPK RI juga akan tetap mendorong Pemerintah Provinsi NTB Nusa Tenggara Barat untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten,” demikian Anggota IV BPK RI menambahkan.

Kemudian Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah dalam sambutannya bersyukur atas apa yang sudah diperoleh saat Pemprov NTB saat ini. Dia pun memberikan apresiasi kepada semua pihak, begitupun terhadap seluruh perangkat daerah sehingga mendapatkan WTP yang ke 10.

Berita Terkait:  Alhamdulillah, DPMPTSP Sumbawa Programkan IMB Gratis bagi Korban Gempa!

“Kita bersyukur kepada Allah SWT, sehingga Provinsi NTB kembali mendapatkan WTP. Kebanggaan kita juga dapat mempertahankan WTP selama 10 tahun berturut-turut. Capaian kali ini sangat istimewa. Ini akan menjadi semangat bersama agar pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk tertib administrasi agar lebih baik lagi kedepannya,” katanya.

Tak lupa juga, orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat itu juga mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB. Oleh karenanya, Bang Zul kerap Gubrnur NTB disapa berharap agar pola yang baik ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan sehingga mampu lebih baik dimasa yang akan datang. “Pengelolaan aset adalah tantangan yang besar. Karena harus dipertanggungjawabkan, sehingga harus memberikan kemanfaatan,” demikian Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah. (*)