Beranda PEMERINTAHAN MPBM RKPD Kota Mataram 2020 Resmi Dibuka

MPBM RKPD Kota Mataram 2020 Resmi Dibuka

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh membuka Masa Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) RKPD Kota Mataram Tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Shafa-Marwa Hotel Grand Madani Mataram pada Rabu (30/01/2019).

Pembukaan Masa MPBM RKPD Kota Mataram yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan tema Mempercepat Pengembangan Kondisi Sosial Ekonomi dan Infrastruktur Layanan Publik serta Kelanjutan Program Pascabencana, dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Irwan Syah, jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mataram, Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito, segenap jajaran asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Mataram, Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat se-Kota Mataram. Selain pembukaan MPBM, dilaksanakan pula Penandatanganan Perda RTRW Tahun 2011-2031, serta sosialisasi mengenai Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan oleh Bale Mediasi.

Dalam laporan Kepala Bappeda Kota Mataram H. Amirudin, disampaikan bahwa peserta pembukaan Masa MPBM RKPD Kota Mataram tahun 2020 dalam kisaran jumlah 650 orang dari berbagai unsur masyarakat serta komposisi peserta yang mengakomodir partisipasi perempuan.

Berita Terkait:  Alami Deviasi, Jaksa Atensi Pembangunan Puskesmas Ropang

Disampaikan pula bahwa MPBM kali ini dilaksanakan dengan mekanisme rangkaian tahapan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dibuka dengan penyampaian arahan mengenai prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan tahun 2020 oleh Kepala Daerah, baru kemudian dimulai rangkaian Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2020.

Rangkaian dimulai dari MPBM Perencanaan tingkat kelurahan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 13 Februari 2019, MPBM Perencanaan tingkat kecamatan tanggal 14-24 Februari 2019, Forum Gabungan Perangkat Daerah pada tanggal 26-28 Februari 2019, Diskusi Klinispada tanggal 12-22 Maret 2019, baru kemudian Penutupan yang merupakan puncak dari pelaksanaan MPBM RKPD Kota Mataram Tahun 2020.

Saat menyampaikan arahan dihadapan seluruh peserta MPBM mengenai prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan tahun 2020, Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh menyatakan harapannya agar semua peserta dapat mencermati dan menindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nanti melalui musyawarah pada tahapan-tahapan berikutnya.

Berita Terkait:  Bahas Perda Pembubaran PT DMB, Pansus V DPRD NTB Temui PT AMNT

Dalam rangka menjawab isu strategis prioritas tahun 2020 dilakukan melalui tujuh prioritas pembangunan berikut dengan arah kebijakan yang dijabarkan Wali Kota secara jelas.

Ketujuh prioritas pembangunan yang disampaikan Wali Kota yakni, Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan, Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pemukiman, Peningkatan Manajemen Mitigasi Bencana, dan Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Mengenai perubahan perda RTRW yang juga ikut ditandatangani pada kesempatan tersebut, Wali Kota menerangkan bahwa perubahan perda tersebut mengalami berbagai kendala sehingga tertunda cukup lama dan membuat iklim investasi di Kota Mataram mengalami perlambatan.

Berita Terkait:  Perang Melawan Korupsi Harus Terus Dilakukan!

Apalagi Kota Mataram juga turut menjadi daerah yang terdampak gempa. Sehingga dengan telah selesainya Perda RTRW yang baru diharapkannya dapat menjawab permasalahan investasi di Kota Mataram, karena terkait dengan target-target dalam sasaran skenario makro pembangunan di Kota Mataram yang terbagi menjadi tiga bagian.

Yang pertama adalah mengenai kinerja ekonomi yang diproyeksikan tumbuh pada kisaran 7-8 persen, yang kedua mengenai tingkat kemiskinan dalam masa pemulihan pasca bencana yang diproyeksikan tetap berada dibawah dua digit, dan yang ketiga mengenai tingkat pengangguran terbuka dalam masa pemulihan pasca bencana yang diproyeksikan berada dalam kisaran 5-6 persen.

Sedangkan mengenai perubahan mekanisme rangkaian tahapan pelaksanaan MPBM, Wali Kota juga menganggap bahwa hal tersebut akan menghasilkan program dan kegiatan yang tepat sasaran. “Bottom up-nya ada, top down juga ada,” tutupnya. (NM1)