Beranda PEMERINTAHAN Loh Kok, Tanda Batas Sumbawa-KSB Belum Dipasang..!?

Loh Kok, Tanda Batas Sumbawa-KSB Belum Dipasang..!?

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Titik koordinat batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB) telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 123 tahun 2017. Namun tanda batas belum diletakan karena adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd mengakui, tanda batas wilayah tinggal dipasang, namun pada saat pemasangannya perlu adanya berita acara kesepakatan bersama antara kedua Kabupaten. Hal inilah yang belum dilakukan, karena perbedaan pendapat terkait penentuan titik batas.

Berita Terkait:  Pemda Sumbawa Mulai Langsungkan Tes PPPK

“Sementara Permendagri nomor 123 tahun 2017 sudah jelas titik koordinatnya. Cuma karena ada kalimat-kalimat yang multi tafsir, misalnya dari PABU A 500 meter ke arah timur laut, itu yang perlu kesepakatan menafsirkan kalimat itu,” ujarnya kepada wartawan.

Dicontohkannya, perbedaan pendapat misalnya seperti dalam menerjemahkan Pilar Acuan Batas Utama (PABU A) 500 meter ke arah barat, disitulah batas harus dipasang. Tetapi pihak KSB mengatakan PABU A adalah tanda batas.

“Yang namanya PABU itu pilar acuan bukan tanda batas. Pilar acuan untuk sebagaimana acuan menentukan pilar batas utama yang benar. Jadi bisa dikatakan 100 meter, 200 meter dan itu dijelaskan 500 meter,” paparnya.

Berita Terkait:  Perda Jarak Toko Berjejaring Bakal Dievaluasi

Terhadap hal ini, ungkapnya, pihaknya sudah menghadap Direktur Batas Wilayah di Kementerian Dalam Negeri. Dan memang diakui bahwa kalimat tersebut benar multi tafsir. Sehingga direncanakan kalimat akan lebih disederhanakan lagi.

“Kalimat yang ada di situ nggak bisa dipahami secara gampang. Makanya direkturnya bilang kenapa nda dibuat kalimat sederhana, itu yang dijanjikan. Mau disederhanakan kalimatnya. Mukin langsung aja menentukan Pilar Batas Utama (PBU). Jangan pakai PABU. Tahun lalu bulan November sudah ketemu di sana sama-sama dengan KSB menghadap. Belum ada, mungkin nanti akan ada lagi fasilitasi oleh Kemendagri,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Bang Zul Prihatin Peredaran Narkoba di NTB Meluas

“Tetapi secara umum karena sudah terbit Permen 123 itu sudah tidak ada masalah. sudah ada regulasinya yang selama ini kita berdebat tidak ada ujung pangkalnya. Begitu terbit permen selesai sebetulnya. Kalau Pak Bupati di mana saja yang penting jelas. Kita tidak mempermasalahkan posisinya. kalau titik koordinatnya  di titik A disebutkan di situ, ya disitu. Nda ada penafsiran berbeda,” tambahnya. (NM3)