Beranda PEMERINTAHAN Kontrak Pengadaan Ternak Terancam Diputus, Dewan Panggil Dinas Keswan

Kontrak Pengadaan Ternak Terancam Diputus, Dewan Panggil Dinas Keswan

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Kontrak pengadaan ratusan ternak di Sumbawa akan berakhir pada 11 Desember mendatang. Namun hingga saat ini, progres yang dicapai sangatlah minim. Menyikapi kondisi ini, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mengundang instansi terkait dan penyedia untuk melakukan dengar pendapat atau hearing, pada Rabu (11/11).

Hearing dipimpin Sekretaris Komisi II, Ridwan, S.Ap, dihadiri anggota Komisi II, Muhammad Yamin SE., M.Si serta anggota DPRD Sumbawa lainnya. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai progres serta kendala dalam pengadaan ternak. Termasuk solusi jika nantinya pengadaan ternak tidak bisa dituntaskan sesuai dengan kontrak.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt yang ditemui usai pertemuan menyebutkan, progres pengadaan bibit sapi dengan tinggi 102 cm realisasinya baru 26 ekor atau sekitar 5,8 persen. Jumlah itu baru disalurkan ke 2 kelompok dari 27 kelompok. Kemudian bibit sapi induk 110 cm progresnya masih 0 persen. Namun telah terseleksi dan masih di kandang kumpul sebanyak 12 ekor. Sementara kontrak akan berakhir pada 11 Desember atau tersisa waktu kurang lebih 1 bulan lagi. Kemudian pengadaan ternak kambing realisasinya baru 45 ekor atau sekitar 23,8 persen.

Berita Terkait:  Jangan Terpancing, Masyarakat Sumbawa Diminta Tetap Tenang

“Atas dasar itu kami diundang dan kami sudah menjelaskan apa yang menjadi kendala-kendala,” ujarnya.

Pihaknya berharap, rekanan bisa memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk mempercepat progres. Karena resikonya nanti akan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan rekanan bisa diblacklist. Kemudian jaminan pelaksanaan akan disita oleh negara. Karena sebelumnya pihaknya sudah mengambil langkah-langkah seperti rapat dan melayangkan surat teguran hingga tiga kali.

“Tadi kami minta untuk bisa dimaksimalkan di waktu tersisa. Kami berharap diselesaikan. Namun jika tidak bisa diselesaikan, resikonya putus kontrak secara sepihak,” terangnya.

Berita Terkait:  Apresiasi Upaya Pemprov, DPRD NTB Dukung Program Zero Waste

Dari pertemuan yang dilakukan, jika nantinya terjadi pemutusan kontrak, maka kepala dinas segera melaporkan kepada Bupati. Selanjutnya mungkin Bupati melalui TAPD membahas lebih lanjut terkait sisa tender dan seperti apa langkah ke depannya. Tentunya diharapkan nantinya bisa diluncurkan di tahun depan.

Sedangkan Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, Ridwan, S.Ap menyampaikan, pemutusan kontrak dimungkinkan terjadi jika progresnya tetap minim. Karena dinas terkait juga sudah melayangkan SP 1 hingga SP3.

“Diminta memaksimalkan sisa waktu. Apabila tidak ada perubahan, mau tidak mau dinas akan memutus kontrak. Cuma dinas teknis untuk kelanjutannya mungkin nantinya akan diajukan untuk diluncurkan tahun depan,” terangnya.

Dijelaskannya, sebelumnya pemenang tender sudah membuat pernyataan untuk sanggup menyelesaikan pengadaan ternak sesuai dengan kontrak. Baik untuk pengadaan sapi dengan tinggi 102, sapi tinggi 110 dan kambing. Namun sampai saat ini ternyata progresnya sangat minim. Jika dilihat dari progres dan waktu yang tersisa, tidak memungkinkan dapat terkejar.

Berita Terkait:  RAPBD NTB 2020 Direncanakan Rp 5,72 Triliun

“Itu mau tidak mau tetap akan putus,” tandasnya.

Sementara Muhammad Yamin SE., M.Si menambahkan, agar dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan ternak agar dapat dievaluasi. Agar hal yang tidak diinginkan, seperti pemutusan kontrak tidak terjadi lagi.

“Dalam pengadaan barang ini harus dievaluasi. Dan ULP juga harus mengkomunikasikan dengan dinas teknis dalam hal harga pasaran. Sehingga hal seperti ini tidak menjadi masalah dikemudian hari. Karena jika sampai gagal terealisasi yang menjadi korban adalah masyarakat penerima manfaat,” jelasnya. (red)