Beranda PEMERINTAHAN Johan Dorong Pemerintah Lakukan Intervensi

Johan Dorong Pemerintah Lakukan Intervensi

BERBAGI
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H Johan Rosihan.

JAKARTA — H Johan Rosihan selaku Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian angkat bicara. Pasalnya, ia mengaku sangat prihatin dengan anjloknya harga gabah ditingkat penggilingan dan petani.

Belum lagi, kata dia, pada April 2021 lalu sempat mencapai titik terendah dalam lima tahun terkahir. Oleh karenanya, situasi ini, menurut Johan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemi.

Terlebih untuk membangun rakyat, terutama kepada para petani agar pasokan melimpah ditengah panen raya serta dapat tetap menguntungkan petani, termasuk stabilitas harga gabah bisa terjamin.

Ini diungkapkan politisi PKS itu, mengingat saat ini terjadi surplus yang besar. “Karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah,” ujar Johan, Selasa (13/7) kepada media ini.

Berita Terkait:  Lima Calon Sekda NTB Lulus Adminstrasi, Doktor Zul : Kalau Bisa Pilih Semuanya, Saya Pilih Semuanya Sebagai Sekda NTB!

Wakil rakyat di Senayan asal Dapil NTB (Pulau Sumbawa) tersebut juga menerangkan perbandingan rata-rata gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya. Dimana pada Juni 2021 lalu menunjukkan kurva penurunan.

“Yaitu ditingkat petani untuk kualitas GKP turun sebesar 3,7% dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08% demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3%,” ungkapnya.

Oleh karenanya, dia secara tegas mendorong pemerintah dapat memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras terkait pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis dimasa pandemi untuk menstabilkan harga gabah disetiap wilayah sepanjang tahun.

“Karena realitas dilapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah ditingkat petani maupun penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah,” sesalnya. “Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen, yang hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemi ini,” imbuh Johan lagi.

Berita Terkait:  Sempat Tertunda, Lomba Cipta Menu B2SA 2018 Terlaksana

Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani agar tidak dirugikan. Pada umumnya, sambung Johan, petani menjual gabah dalam bentuk GKP.

“Dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras, maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP sebagai instrument penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil,” tegas Johan.

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam. Karena, menurut Johan, sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.

Berita Terkait:  Puskesmas Ropang Belum Tuntas

“Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah, maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani,” kata Johan.

Kembali ditegaskannya, ia memandang saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik. Sehingga lanjutnya, harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan.

“Selain itu, saya berpendapat bahwa pemerintah mesti mewajibkan Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program Bansos pada masa pandemi ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan,” tutup Johan Rosihan. (red)