Beranda PEMERINTAHAN Inilah Penjelasan Gubernur Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB TA 2018

Inilah Penjelasan Gubernur Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB TA 2018

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAMDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Paripurna, Selasa 18 Juni 2019. Focus agenda kali ini yaitu, terkait dengan penjelasan Gubernur NTB terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi TA 2018.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr H Zulkieflimansyah saat memberikan penjelasan terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD NTB pada sidang paripurna DPRD NTB, Selasa (18/6) di Mataram. (Foto : Soh/Humas DPRD NTB)

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dikesempatan itu mengungkapkan beberapa poin. Yakni soal pendapatan, belanja, transfer, biaya, dan sisa lebih biaya pembayaran (silpa). Pada sisi pendapatan tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 5,36 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 4,94 triliun lebih atau 92,18 %, yang meliputi, PAD Rp 1,66 triliun lebih atau 93,93 persen dari target yang ditetapkan.

Adapun rinciannya, pajak daerah sebesar Rp 1,26 triliun lebih atau 98,18 %, retribusi daerah sebesar Rp 21,27 milyar lebih atau 35,76 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 60,08 milyar rupiah  lebih atau 96,43 % dan lainnya PAD yang sah sebesar Rp 309,37 milyar lebih atau 87,71 %.

Kemudian, pendapatan transfer sebesar RP 3,27 triliun lebih atau 96,55 % dari target yang ditetapkan. Yaitu transfer pemerintah pusat- dana perimbangan, dengan rincian sebagai berikut : bagi hasil pajak direncanakan Rp 146,96 milyar lebih atau 77,76 %, bagi hasil bukan pajak Rp 114,67 milyar lebih atau 83,73 %, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,53 triliun lebih atau 100 %, Dana Alokasi Khusus (Dak) Rp 330,07 milyar lebih atau 93,86 % dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Rp 1,08 triliun lebih atau 96,96 %.

Selanjutnya transfer pemerintah pusat lainnya. Yakni meliputi dana penyesuaian Rp 27,25 milyar lebih atau 100,00 % dan bantuan keuangan sebesar 31,28 milyar rupiah lebih atau 110,72 %. Sedangkan pendapatan lain yang sah, merupakan pendapatan hibah yang direncanakan sebesar 204,93 milyar rupiah lebih, dengan realisasi Rp 9,90 milyar lebih atau 4,83 %.

Terkait sisi realisasi belanja tahun 2018 yaitu sebesar Rp 4,66 triliun lebih atau 89,83 %. Dimana mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp 4,69 triliun lebih. Adapun rinciannya, pertama belanja operasi, sebesar Rp 3,77 triliun lebih atau 89,55 %, yang terdiri  dari, belanja pegawai Rp 1,34 triliun lebih atau 95,58 %.

Belanja barang dan jasa, sebesar Rp 968,94 milyar lebih atau 93,33 %. Belanja hibah, Rp 1,42 triliun lebih atau 82,75 % dan belanja bantuan sosial, sebesar Rp 34,02 milyar lebih atau 75,38 %. Selanjutnya belanja modal, sebesar 891,88 milyar rupiah lebih atau 91,32 %, yaitu terdiri antara lainnya belanja peralatan dan mesin, Rp 244,22 milyar lebih atau 96,27 %. Belanja gedung dan bangunan, Rp 138,39 milyar lebih atau 88,84 %, belanja jalan, irigasi dan jaringan, sebesar 476,78 milyar rupiah lebih atau 91,88 %, belanja aset tetap lainnya, Rp 21,55 miliar lebih atau 61,47 % dan belanja modal BLUD, Rp 10,93 miliar  lebih atau 82,49 %.

Berita Terkait:  Selama Ramadhan, Kinerja ASN Diharap Tidak Berkurang

Ketiga, belanja tak terduga, merupakan pos anggaran untuk menanggulangi penanganan kegiatan yang mendesak atau darurat seperti bencana alam dan bencana sosial lainnya. pada tahun anggaran 2018 dialokasikan sebesar 8,53 milyar rupiah lebih, dengan realisasi sebesar 4,43 milyar rupiah lebih atau 53,17 %.

Gubernur juga memaparkan soal transfer tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 595,56 milyar lebih, dengan realisasi Rp 570,77 milyar lebih atau 95,84 %  dengan rincian, Pertama terkait transfer/bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota, merupakan bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota pada TA 2018 Rp 566,73 milyar lebih atau 95,97 %.

Kedua, transfer bantuan keuangan, terdiri dari bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, Rp 1,08 miliar  rupiah lebih atau 51,83 % dan bantuan keuangan kepada partai politik, Rp 2,95 miliar  rupiah lebih atau 100 %. Sementara untuk pembiayaan seperti Netto merupakan hasil dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2018 realisasi pembiayaan Netto Rp 393,40 milyar lebih atau 90,92 %.

Adapun rinciannya, penerimaan pembiayaan sebesar 393,40 milyar rupiah lebih atau 90,92 %  terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun lalu, sebesar 253,17 milyar rupiah lebih atau 100 %. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,  sebesar 139,99 milyar rupiah lebih atau 78,28 % termasuk penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp 231 juta lebih atau 35,68 %.

Dan pengeluaran pembiayaan kata Gubernur, untuk tahun anggaran 2018 pemerintah Provinsi NTB tidak merencanakan pengeluaran pembiayaan, sehingga tidak terdapat realisasi pada pengeluaran pembiayaan.  Lebih jauh terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Dimana Silpa TA 2018 adalah Rp 95,11 milyar lebih, mengalami penurunan Rp 158,06 milyar lebih atau 62,43 % dibandingkan dengan Silpa TA 2017 lalu yaitu sebesar Rp 253,17 milyar lebih.

Lebih jauh, Zul juga mengungkapkan laporan perubahan saldo anggaran lebih akhir TA 2018 sebesar Rp 95,13 milyar lebih mengalami penurunan Rp 158,06 milyar lebih atau 62,43 % dibandingkan dengan saldo anggaran lebih akhir TA 2017 yaitu Rp 253,19 milyar lebih.

Kemudian dijabarkan pula, soal neraca menggambarkan posisi kekayaan/aset yang dimiliki pemerintah daerah dan kewajiban/hutang serta ekuitas dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pertama Aset 2018, sebesar Rp 12,51 triliun lebih, mengalami penurunan Rp 675,55 milyar lebih atau 5,12 % dari aset tahun 2017 sebesar Rp 13,19 triliun lebih.

Rinciannya, aset lancar sebesar 187,94 milyar rupiah lebih, terdiri dari kas dan setara kas, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. Investasi jangka panjang sebesar 844,04 milyar rupiah lebih, terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Berita Terkait:  Kunjungi PMI Dea Malela, Wapres JK : Indonesia Jadi Contoh Pendidikan Islam Dunia

Adapun, aset tetap Rp 11,32 triliun lebih, terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya sebesar Rp 156,78 milyar lebih, terdiri dari kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lainya.

Kedua kewajiban  tahun 2018 Rp 194,56 milyar lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp 52 milyar lebih atau 36,48 % dari kewajiban tahun 2017 sebesar Rp 142,558 milyar lebih. Dipaparkan Zul, yaitu utang PFK tahun 2018 sebesar Rp 5,82 juta lebih merupakan pemotongan pajak yang belum sempat disetor ke kas negara sampai akhir tahun 2018. Pendapatan diterima dimuka tahun 2018 sebesar 791,20 juta rupiah lebih, merupakan pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak daerah.

Utang beban tahun 2018 sebesar 286,55 juta rupiah lebih, merupakan beban atau jasa yang sudah dimanfaatkan tetapi belum dilakukan pembayaran. Kemudian utang jangka pendek lainnya tahun 2018 sebesar 193,47 milyar rupiah lebih, terdiri dari utang bagi hasil kepada kabupaten atau kota, utang pengadaan aset tetap, serta utang pengadaan barang jasa pada blud.

Sedangkan dana ekuitas, ekuitas kata dia adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 12,32 triliun lebih dan mengalami penurunan Rp 727,55 milyar lebih atau 5,58 % dibandingkan ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 13,05 triliun lebih.

Laporan operasional masih kata Gubernur yakni merupakan laporan yang menggambarkan peningkatan/penurunan kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran yang ditunjukan oleh nilai surplus/defisit LO.

Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami defisit LO sebesar 689,42 milyar rupiah lebih, mengalami penurunan sebesar 1,85 triliun rupiah lebih atau 159,09 % dibandingkan tahun 2017 pemerintah provinsi ntb mengalami surplus sebesar 1,16 triliun rupiah lebih.

Sedangkan laporan arus kas lanjutnya, merupakan gambaran posisi saldo penerimaan dan perhitungan yang menunjukkan jumlah uang kas yang tersedia dan diterima sampai dengan akhir tahun anggaran.

Laporan arus kas tahun 2018 menunjukkan saldo kas per 31 Desember 2018 Rp 95,46 milyar lebih mengalami penurunan Rp 157,84 milyar lebih atau 62,31 % dibandingkan saldo kas per 31 Desember 2017 Rp 253,30 milyar lebih.

Kemudian laporan perubahan ekuitas menggambarkan perubahan ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran. Ekuitas akhir tahun 2018 sebesar 12,32 triliun rupiah lebih mengalami penurunan sebesar 727,55 miliyar rupiah lebih atau 5,58 % dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2017 sebesar 13,05 triliun rupiah lebih.

Berita Terkait:  Menyangkut Data, OPD Diminta Teliti dan Miliki Perencanaan Matang

Usai menguraikan hal tersebut secara rinci, Gubernur NTB menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di NTB TA 2018 telah mengalami kemajuan. Hal ini kata dia, nampak dari realisasi capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang pembangunan, program dan kegiatan secara umum telah memenuhi target.

“Kendati demikian, kami pun dengan besar hati mengakui masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, terutama pasca terjadinya bencana alam gempa bumi yang melanda daerah kita. Tentu dimasa mendatang, pemerintah daerah akan terus berusaha melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi berbagai kendala-kendala tersebut, salah satunya melalui upaya koordinasi dan kemitraan yang konstruktif khususnya dengan rekan-rekan di legislative,” tuturnya.

“Oleh karenanya, dukungan, masukan dan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dari seluruh anggota dewan, elemen masyarakat, disertai kerjasama yang sinergis dan proporsional, serta saling memahami tugas dan fungsi masing-masing, Insya Allah program dan kegiatan yang belum optimal penanganannya di tahun 2018, dapat kiranya dilaksanakan secara optimal dalam tahun 2019 ini,” demikian Zulkieflimansyah menambahkan.

Sementara itu, usai mendengar penjelasan dari Gubernur NTB, Humaidi selaku Anggota Banggar DPRD NTB menyatakan setelah dipelajari dan mengkaji seluruh dokumen laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2018 melalui rapat-rapat, baik internal banggar maupun bersama tim ahli, maka badan anggaran berpendapat bahwa laporan keuangan tahun  2018 yang diajukan oleh Gubernur telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan bahwa raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya.

Lantaran masih terdapat pada realisasi pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2018 mengalami penurunan dari target Rp 5,3 triliun yang terealisasi sebesar Rp 4,9 triliun. Oleh karenanya Banggar DPRD Provinsi NTB meminta Gubernur NTB, untuk bersungguh-sungguh meningkatkan kinerja keuangan daerah pada tahun mendatang.

Selain itu, Banggar juga meminta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) agar lebih cermat dalam mengkaji dan menelaah proyeksi pendapatan dan menyesuaikan dengan kondisi dan realisasi yang akan dicapai tahun berikutnya.

Dan juga terus memperbaiki kinerja dan kreatif dalam mencari trobosan dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak daerah. “Masih banyak sumber-sumber PAD yang harus dioptimalkan. Oleh karenanya harus sungguh-sungguh menggalinya,” tutup Humaidi.

Untuk diketahui, pada sidang paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB yakni Abdul Hadi didampingi Lalu Wijaya dan Mahally Fikri. Berdasarkan pantauan, rapat berlangsung baik dan lancar. (NM1)