Beranda PEMERINTAHAN Inilah Isi Rekomendasi DPRD NTB Soal Perubahan Nama Bandara

Inilah Isi Rekomendasi DPRD NTB Soal Perubahan Nama Bandara

BERBAGI
Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Muzihir

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Paripurna pada Rabu 29 Januari 2020. Paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD NTB itu fokus dengan agenda ‘Rekomendasi Pelaksanaan Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok (BIL)’.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya DPRD NTB secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi terkait perubahan nama BIL menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM). Adapun isi dari surat rekomendasi yang dikeluarakan dan telah diserahkan oleh Pimpinan DPRD NTB kepada Gubernur NTB.

Dalam, surat rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir No. 009.1/119/DPRD/2020 tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Gubernur NTB, No 550/375/Dishub/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub), No 1421 Tahun 2018 yang memohon kepada DPRD NTB untuk memberikan rekomendasi/dukungan.

Berita Terkait:  Biro Humaspro NTB Raih Predikat Tertinggi BP Informatif

“Berdasarkan rapat pimpinan, pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan komisi-komisi DPRD NTB menyepakati rekomendasi DPRD tentang Pelaksanaan Keputusan Menhub No KP 1421 Tahun 2018 tentang Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan Diktum (Pertimbangan Umun) kedua keputusan Menhub, No KP 1421 Tahun 2018,” kata Muzihir.

Ia menjelaskan, dalam waktu paling lama enam bulan sejak ditetapkannya keputusan Menhub itu, seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh.

Meski menyetujui perubahan nama bandara, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya memberikan persetujuan kepada Gubernur NTB untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Keputusan Menhub, No KP 1421 Tahun 2018 tentang Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok Menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah.

Berita Terkait:  Mengenal Sekda Lobar yang Baru

Selanjutnya, DPRD juga meminta Gubernur NTB melakukan sosialisasi keputusan Menhub tersebut secara persuasif dan mengedepankan pendekatan kearifan budaya lokal dengan melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di sekitar bandara dan di Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya.

Selain itu, DPRD meninta kepada gubernur untuk mengedepankan kepentingan masyarakat bangsa, negara dan daerah. Termasuk, mencegah terjadinya tindakan anarkis dari sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Kemudian, melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait seperti Pemda Kabupaten Lombok Tengah, PT. Angkasa Pura I, maskapai penerbangan, tentang Pelaksanaan Keputusan Menhub tersebut, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Berita Terkait:  Haji Bas : Kontraktor Harus Tuntaskan Proyek Tepat Waktu

Disamping itu, dalam rekomendasinya pemerintah daerah perlu menjaga kondusifitas daerah di sekitar bandara khususnya dan di Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Terlebih di Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi lokasi untuk kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional, sehingga memerlukan suasana yang aman, damai, tentram dan kondusif.

Untuk diketahui, Sidang paripurna ini dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama tiga Waki Ketua lainnya. Yaitu meliputi H Mori Hanafi, H Muzihir dan H Abdul Hadi. Turut pula hadir Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariady. (red)