Beranda PEMERINTAHAN Industrialisasi dan Beasiswa NTB Memiliki Magnet Tertinggi

Industrialisasi dan Beasiswa NTB Memiliki Magnet Tertinggi

BERBAGI
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Patompo Adnan.

LOMBOK TENGAH — Reses anggota DPRD NTB masa sidang pertama (I) tahun 2021 yang terlaksana pada 13 hingga 20 Februari usai sudah. Dalam reses kali ini, setiap anggota menyasar 10 titik di daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.

Selain disambut hangat sama seperti yang lainnya, TGH Patompo Adnan, Lc., MH – Anggota DPRD NTB asal Dapil Lombok Tengah juga nampak dihujani keluh kesah, masukan/saran (aspirasi) dari masyarakat di dapilnya.

Dalam pelaksanaan resesnya, dari sekian banyak condong mencuat beberapa hal penting. Antara lainnya, seperti persoalan bidang tenaga kerja, pertanian, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk berkaitan dengan infrastruktur maupun sarana dan prasarana.

“Alhamdulillah, (reses) berjalan baik dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID19. Ada 10 titik yang menjadi sasaran reses saya kali ini. Dari setiap titik, yang paling dominan (terjaring) itu soal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk berkaitan dengan infrastruktur maupun sarana dan prasarana,” kata Patompo Adnan, Jum’at (26/2) di Mataram.

Dikesempatan itu, ia mengaku juga menjelaskan apa yang telah dan akan dikerjakan pemerintah guna menjawab aspirasi serta keinginan masyarakat. Pertama, kata dia, dapat dijawab dengan adanya program industrialisasi yang sedang berjalan saat ini.

Industrialisasi yang dimaksud oleh Tuan Guru Patompo, bukan seperti apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Dimana industrialisasi dipahami dengan berdirinya bangunan-bangunan raksasa serta memberikan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat.

“Tapi yang dimaksud dengan industrialiasi ala Gubernur NTB adalah bagaimana masyarakat diberdayakan dengan potensi diri dan alam yang ada dikembangkan dan diberdayakan. Bagaimana hasil pertanian dan hasil bumi lainnya, diolah sendiri dengan alat-alat yang dibuat oleh UMKM dalam daerah, tidak mesti harus beli dari tempat lain,” ujarnya.

Berita Terkait:  Respon Kendala di Lapangan, Kalak BPBD NTB Surati BRI

“Sehingga dengan system ini semua bergerak dan berdaya. Lapangan kerja tercipta ditempat sendiri, dan jika kualitas barang yang dihasilkan meningkat dan bagus, maka bisa dijual dan bersaing dengan produk lain. Meski program ini bukan tidak ada kendala, tapi setiap usaha dan keinginan pasti ada kendalanya, dan banyak yang tidak suka, namun harus dijalankan,” imbuh politisi PKS itu.

Patompo lantas mencontohkan sebagian kecil terkait industrialisasi yang menyentuh di bidang pertanian. Yakni seperti di wilayah Montong Sapah, kata dia, disana ada penanaman kemiri dan berjalan dengan baik. Bahkan kini, pemerintah sedang menggalakkan pembuatan alat-alat yang memudahkan pengolahan kemiri dan hasil pertanian lainnya.

Itu semua, masih kata Ketua Fraksi PKS di Udayana itu, bertujuan untuk mempermudah kegiatan produksi. Seperti mesin pemecah kemiri. Ketika pemerintah hadir dan memberikan alat tersebut, sambungnya, maka itu artinya masyarakat ingin diberdayakan. “Alat ini sederhana, tapi bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan masyarakat sangat membutuhkan itu,” kata Patompo.

Diceritakan pria yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komisi V DPRD NTB itu, ia mengaku sempat dikirimkan sebuah pesan melalui WhatsApp (WA) oleh warga membutuhkan alat tersebut. Oleh karenanya, ia berkesimpulan, bahwa industrialiasi di kepemimpinan Bang Zul (Panggilan Gubernur NTB) ini dinilainya sudah tepat.

Berita Terkait:  Doktor Zul Tinjau Bendungan Plara Lunyuk

Maka dari itu, Patompo mengajak semua pihak agar turut mendukung dan mengapresiasi program industrialiasi. “Jadi industrialisasi ala pemerintahan Zul ini sudah tepat, dana ini patut didukung dan diapresiasi. Karena ini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat (kedepannya),” ajaknya.

Kemudian persoalan SDM, dijelaskan Patompo, bahwa salah satu misi NTB Gemilang dalah NTB Sehat dan Cerdas. Misi ini, menurut dia, salah satu breakdownnya adalah program seribu cendekia, dengan memberikan beasiswa kepada putra/i NTB yang berkuliah di luar dan di dalam negeri.

“Sekitar 500 mahasiswa sudah beradas diluar negeri dan sekitar 800 juga telah menjalankan kuliahnya didalam negari. Tentu dengan melalui seleksi yang ketat, tentu ini juga salah satu cara pemerintah berpihak dan memperhatikan setiap keinginanan masyarakat di bidang pendidikan, agar putra/i NTB bisa berinteraksi dan membuktikan dirinya dengan dunia luar,” tuturnya.

Lalu apa hubungan dengan pengembangan dan kualitas SDM? Menurut Patompo, tidak sedikit yang mengkritik program tersebut. Itu lantaran dinilai manfaatnya tidak dirasakan dalam waktu dekat. Terlebih, kata dia, disebut-sebut menghamburkab dana.

“Memang jika program ini dibandingkan dengan buat jajan atau buat sirop, memang tidak nyambung. Program ini investasi jangka panjang, tapi manfaat sudah terasa. Utamanya bagi mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua. Sedangkan manfaat bagi khalayak nanti jika mereka telah selesai dan pulang kembali untuk membangun daerah,” ungkapnya.

“Pemerintah juga terus melakukan berbagai peningkatan SDM life skill di balai latihan yang ada. Intinya, pemerintah terus berupaya sekuat tenaga untuk memberdayakan masyarakat, meski diterpa dua bencana secara berturut-turut, gempa dan virus corona. Namun tetap bekerja yang terbaik untuk masyarakatnya,” tambahnya lagi.

Berita Terkait:  Inspektorat : Penggunaan Dana Desa Harus Tertib!

Oleh karena itu, Tuan Guru Patompo mengajak masyarakat untuk terus mendukung program beasiswa ini. Sebab, kata dia, karena manfaatnya juga akan kembali ke rakyat, dan sudah berjalan sejak 2019 dan pemberintah pusat dalam evaluasinya pendanaanya tidak mempermasalahkannya.

Lalu bagaimana dengan infrastruktur? Ia menjawab tentu bebicara infrastruktur, kewenagannya dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/lota, apa yang menjadi kewajiban provinsi telah dan sedang dijalankan, meski kekuatan anggaran terbilang minim. Mengingat covid, apalagi saat ini dengan dan melalui aturan/regulasi yang dibuka.

“Jadi ada sedikit tugas eksekutif diserahkan kepada legislatif, bahwa anggota memiliki program pokok pikiran (pokir). Ini untuk menjawab permintaan masyarakat terhadap kebutuhan mereka, tentu sesuai dengan sampai mana batas kewenangan provinsi dalam pembangunan,” kata Patompo.

Lebih jauh disampaikan Tuan Guru Patompo, di pemerintahan Zul-Rohmi (Gubernur dan Wakil Gubernur NTB), ia menilai Pemprov mampu membuat program-program yang memiliki magnet tertinggi. Sehingga, bisa menarik pihak lain untuk terlibat, bahkan menawarkan pembiayaan.

Meski ditengah pandemic COVID19, Patompo menilai pemerintahan ini tetap bisa bekerja untuk rakyatnya. “Dan memberikan yang terbaik disaat wabah terus melanda. Namun ketika ada yang mengharapkan pertumbuhan yang normal disaat wabah melanda seperti ini, tentu itu adalah pekerjaan si pungguk,” demikian TGH Patompo Adnan. (red)