Beranda PEMERINTAHAN Fraksi Gerindra Konsisten dengan Rencana Awal

Fraksi Gerindra Konsisten dengan Rencana Awal

BERBAGI
Nauvar Furqani Farinduan-Anggota DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Gerindra.

MATARAM — Persoalan interpelasi masih bergeming. Selain Fraksi Demokrat NTB, Fraksi Gerindra NTB juga menyatakan tetap konsisten dengan rencana awal soal penggunaan hak-hak dewan.

“Tidak ada yang berubah, kami tetap pada komitmen menggunakan hak-hak dewan yang telah diatur dalam konstitusi,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Nauvar Furqani Farinduan di Mataram.

Meski demikian, Farin mengaku bahwa pihaknya belum melakukan pembahasan lagi. Rencananya, Fraksi Gerindra sendiri akan melakukan rapat lanjutan dalam waktu dekat.
“Nanti kita bahas lagi dalam rapat fraksi yang kedua, dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Berita Terkait:  Menristekdikti Tinjau Vokasi Unram di Amor Amor

Menurut dia, rapat yang kedua belum dilaksanakan, karena sebelumnya terbentur dengan agenda kedewanan. “Karena kemarin kita ada reses (dan kunjungan kerja),” ucap Farin.

Ditegaskannya, bahwa penggunaan hak-hak dewan tidak sama dengan yang melandasi keinginan interpelasi Fraksi Demokrat NTB. “Ada yang lebih substantif, yaitu terkait dengan tata kelola birokrasi,” ujarnya.

Hanya saja, Farin belum mau mendetailkannya karena beralasan masih harus dimatangkan dalam rapat fraksi. “Ya hak dewan itu kan macam-macam ada interpelasi, angket, dan lain sebagainya,” kelitnya saat dipertegas kemungkinan Gerindra pasti menggulirkan Interpelasi.

Berita Terkait:  RIKA Paling Diminati Korban Gempa

Tata kelola yang tidak rapi itu membuat keadaan daerah tidak dalam performa terbaik. Sehingga untuk mengurai persoalan itu fraksi Gerindra merasa perlu menggunakan hak-hak dewan untuk mengetahui duduk persoalannya.

Sekaligus memberi masukkan cara penyelesaiannya. “Jadi bukan hanya sekadar tentang utang Pokir ya, saya kira kalau itu terlalu lemah (alasan menggulirkan Interpelasi),” tutup Nauvar Furqani Farinduan.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat NTB memberikan deadline pada Gubernur NTB untuk menyelesaikan utang-utang pokir dalam dua bulan.

Berita Terkait:  Sejumlah Proyek Besar Didorong Percepat Masukkan Dokumen Lelang

“Utang (Pokir) APBD Perubahan 2020 pada bulan Februari dan utang APBD 2020 pada bulan Maret,” ungkap H Rais Ishak-Anggota Fraksi Demokrat NTB.

Apabila dalam dua bulan itu tidak selesai, seperti komitmen Pemprov NTB, maka Demokrat memastikan Interpelasi akan digulirkan. “Suratnya (terkait dukungan Interpelasi) masih ada di fraksi Demokrat,” pungkasnya. (red)