Beranda PEMERINTAHAN Eksekutif Usulkan 4 Raperda, Ini Penjelasan Gubernur NTB

Eksekutif Usulkan 4 Raperda, Ini Penjelasan Gubernur NTB

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Usai menetapkan empat (4) buah Raperda prakarsa Dewan menjadi Perda Provinsi NTB. Pihak eksekutif juga mengusulkan empat (4) Raperda untuk dibahas di tingkat legislatif.

Pengusulan 4 Raperda tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna hari yang sama dengan jam yang berbeda, pada Rabu 20 Februari 2019 di Ruang Sidang Utama DPRD setempat. Adapun empat Raperda ini, pertama tentang RPJMD Provinsi NTB 2018-2023. Kemudian tentang Pengelolaan Hutan, Pengelolaan Sampah dan Rencana Umum Energi Daerah.

Dijelaskan Gubernur, untuk Raperda RPJMD NTB 2018-2023 dinilainya sangat penting sebagai landasan dan pedoman bagi pemda dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan. Sehingga tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dapat terarah.

“Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan nusa tenggara barat yang tertata rapi sebagai tempat hunian yang menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public,” tutur Doktor Zul.

Berita Terkait:  96.977 Unit RTG Selesai Dikerjakan

Kemudian untuk Raperda tengan Pengelolaan Hutan lanjutnya, harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung dan produksi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Terlebih kata dia, kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat didalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik dan seimbang.

Berita Terkait:  Sukseskan Zero Waste, Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Selanjutnya, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah. Dikatakan Doktor Zul, kebutuhan energi dan kelistrikan di provinsi nusa tenggara barat terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya sektor industri dan pariwisata. Namun hal ini tidak diimbangi dengan penyediaan energi yang memadai. “Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan energi daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan energy,” kata Gubernur.

Sedangkan Raperda yang terkahir yakni tentang Pengelolaan Sampah. Menurutnya, pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Sehingga, menimbulkan dampak negatif terhadapkesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidakmendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di provinsi nusa tenggara barat di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Berita Terkait:  Jadi Khotib, Doktor Zul Kupas Cara Hidup Bahagia

“Oleh karenanya, pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan berbagai dampak negatif. Bahkan lebih jauh, bagaimana pengelolaan sampah ini bisa  memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat,” demikian Doktor Zul.

Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi NTB (Bapemperda) menyambut baik dan sangat mengapresiasi atas usulan Raperda inisiatif Pemerintah (Pemprov NTB) ini.

Ketua Bapemperda H. Makmun mengatakan bahwa pembangunan daerah juga harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang berkelanjutan.

“Pemerintah hendaknya dalam perumusan permasalahan dan isu-isu strategis dalam membangun NTB hendaknya memperhatikan juga aspek Sustainable Development Goals (SDG’s) atau tujuan pembangunan berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat NTB khususnya” tutup Ketua Bapemperda dari Fraksi Partai PKB ini. (adv)