PEMERINTAHAN

Doktor Najam : Tanda Tangan Digital Solusinya!

LOMBOK UTARA — Maraknya terjadi pemalsuan dokumen mengatasnamakan identitas pejabat, mulai dari pemalsuan tanda tangan, bahkan cap stempel yang dengan mudah di duplikat. Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mengurangi hal tersebut dengan menerapkan tanda tangan digital.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr Najamuddin Amy., S.Sos., M.M mengatakan bahwa penerapan tanda tangan digital bertujuan untuk dapat meningkatkan keabsahan dokumen yang mengatasnamakan identitas pejabat melalui tanda tangan digital, sehingga tingkat validasi sebuah dokumen dapat dipertanggung jawabkan.

Baca Juga:  Doktor Budi Dilantik Jadi Sekda Sumbawa

“Sekarang ini masyarakat dengan mudah melakukan pemalsuan tanda tangan dengan cara men-scan, baik itu tanda tangan bahkan cap stempel juga bisa dengan mudah dibuat. Sehingga pentingnya adanya tanda digital ini agar keabsahan dokumen dapat terus terjamin,” tutur Doktor Najam saat memberikan sambutan dalam peluncuran Aplikasi Bank Data dan Tanda Tangan Digital Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung di Aula Bupati KLU, Senin (19/7) lalu.

Adanya tanda tangan digital mencakup beberapa data dari identitas pemilik, seperti halnya sidik jari dan berbagai dokumen yang memastikan keabsahan dokumen tersebut. “Tanda tangan bisa sangat mudah untuk ditiru saat ini, tetapi tanda tangan elektronik memiliki keakuratan yang sangat kuat. Seluruh identitas dari pejabat benar-benar terlihat, seperti ada analisa forensik seperti sidik jari orang yang tidak memiliki kesamaan oleh siapapun,” tutur Doktor Najam.

Baca Juga:  Fraksi PKB Soroti Realisasi Pembangunan Jembatan Putus

Senada dengan Kadis Kominfotik NTB, Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara, H. Muhammad, S.Pd juga menjelaskan betapa pentingnya tanda tangan digital guna menghindari dari berbagai kecurangan. Selain itu, Miq Muhammad juga menjelaskan bahwa tanda tangan digital sebelum dilakukannya peluncuran sudah melalui berbagai tahap pengkajian dan verifikasi. “Proses tanda tangan digital sudah melalui proses pengkajian dan verifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik yang berada dibawah naungan Badan Siber Dan Sandi Negara RI,” ungkapnya. (red) 

Baca Juga:  Sekda Fokus Wujudkan Visi SGB