Beranda PEMERINTAHAN Ditetapkan Tiga Hari, BKPP : Tidak Ada Cuti Tambahan!

Ditetapkan Tiga Hari, BKPP : Tidak Ada Cuti Tambahan!

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pemerintah pusat telah menentukan cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN) di momentum hari raya idul fitri 1440 hijriyah selama tiga hari.

Hal ini sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) anatar Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi RI.

“Pemerintah telah menetapkan tiga hari cuti bersama sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi, nomor 617 nomor 262 nomor 16 tahun 2018 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin SH, Senin (27/5).

Berita Terkait:  Bupati Terus Berikhtiar Bangun KLU Lebih Baik

SKB Menteri ini juga dipertegas dengan adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor850/424/SJ tentang pelaksanaan cuti bersama berkaitan dengan hari raya idul fitri 1440 H dan upacara peringatan hari besar nasional bagi PNS di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

Tiga hari yang telah ditetapkan tersebut yakni tepatnya di tanggal 3, 4 dan 7 Juni 2019. Meskipun cuti bersama hanya tiga hari, namun karena adanya hari libur sabtu, minggu dan tanggal merah lainnya maka ASN tidak masuk kerja hingga 10 hari lamanya.

Berita Terkait:  Dinas Pertanian Distribusikan Ratusan Ton Bibit Jagung

“Kenapa menjadi banyak 10 hari, karena itu ada hari sabtu dan minggu. Yang cuti bersamanya cuman 3 hari saja. Yang lainnya tanggal merah,” jelasnya.

Diterangkannya, di dalam surat tersebut juga tertuang untuk tidak diberikannya cuti tambahan bagi ASN. Kecuali bagi ASN yang memiliki kepentingan tertentu seperti masalah kesehatan, ada keluarga yang meninggal dunia dan adanya keluarga yang menikah.

“Kita tidak diperkenankan untuk memberikan cuti tambahan,” tegasnya.

“Nantinya juga akan tetap ada, setiap tahun pasti ada nanti tanggal 10 kami akan melakukan sidak bersama inspektorat. BKD dan Inspektorat akan turun bersama-sama ke semua OPD. Tahun lalu banyak yang kena disipilin teguran dari kepala dinas masing-masing. Mungkin juga dipimpin oleh Wakil Bupati dan kami sebagai anggotanya,” tukasnya. (NM3)

Berita Terkait:  Pemda Kabupaten/Kota Diajak Sosialisasikan Perda PPM