Beranda PEMERINTAHAN Diduga Banyak Pokmas dan Fasilitator yang Nakal, Kabupaten/Kota Didorong Bentuk TPK

Diduga Banyak Pokmas dan Fasilitator yang Nakal, Kabupaten/Kota Didorong Bentuk TPK

BERBAGI
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Ahsanul Khalik. (Foto Desain : Bobby Maramis)

“BPBD NTB Bakal Lakukan Penertiban”

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Seperti diketahui pemerintah terus menggeber percepatan rehab rekon pasca gempa NTB. Terutama pembangunan rumah warga yang terdampak akibat gempa.

Meski demikian, ada saja hal yang timbul memperlambat proses percepatan rehab rekon pasca gempa NTB ini. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD NTB, dengan dugaan banyak pokmas yang nakal dan fasilitator pun bermain.

Demikian hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Ahsanul Khalik kepada media ini, di Mataram.

Menurutnya, hal tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlarut. Karena selain dinilai memperlambat proses ini, juga akan memberikan dampak negatif yakni rusaknya sistem yang sudah direncanakan sesuau harapan bersama sebelumnya.

“Ini semua harus kita tertibkan. Untuk mencari benang merah ini, maka kita harus turun dengan Kabupaten/Kota. Karena kewenangan itu ada di Kabupaten/Kota,” ujar pria yang kerap dipanggil AKA ini.

Berita Terkait:  Gempa dan Tsunami Palu, BNPB : 384 Orang Meninggal Dunia!

Kejadian ini kata dia benar adanya berdasarkan laporan yang masuk ke pihaknya. Ia mengaku sangat menyayangkan adanya hal seperti ini. Terlebih dugaan kecurangan itu terjadi secara merata di Kabupaten/Kota terdampak.

Terkait hal itu, AKA mengaku tidak menutup kemungkinan akan ditindak lanjuti secara hukum yaitu melalui Aparat Penegak Hukum (APH).

Beberapa diantaranya kecurangan itu, misalnya kata dia, yaitu anggota pokmas yang menginginkan RTG jenis RISHA/RIKO sehingga menjurus yang seolah-olah tidak singkron.

Bahkan, ada oknum pokmas yang meminta ‘bonus’ duluan. “Nah, yang begitu-begitu kan nakal. Ada juga pokmas yang sudah berkontrak, tapi belum dilaksanakan oleh aplikator, semacam (dugaan) permainan antara aplikator dan pokmas. Aplikator yang sudah menandatangani kontrak dengan pokmas tetapi belum dikerjakan,” bebernya.

Berita Terkait:  Selamat! NTB Raih Penghargaan Daerah Berkinerja Terbaik

Meski kejadian tersebut terbilang merata didaerah terdampak, namun ia menegaskan bahwa ada dua daerah yang menunjukkan pola baik dalam proses atau tahapan rehab rekon ini.

“Yang mulai baik ini ada Lombok Timur dan Lombok tengah sudah mulai bagus polanya. Untuk itu, kita dorong Kabupaten/Kota (Pemda/Pemkot) membentuk tim pengawasan khusus terhadap siapapun, termasuk pokmas, fasilitator ataupun aplikator yang nakal,” kata Ahsanul Khalik.

“Karena seperti di Lombok Timur sudah terbentuk (TPK) dengan unsur yang dilibatkan seperti kepolisian, NGO, LSM dan lainnya. Jadi terserah pemda nya saja, tapi tetap berkoordinasi dengan BPBD. Dan hampir semua Bupati/Walikota (daerah terdampak) sudah saya telpon komunikasikan,” imbuhnya.

Berita Terkait:  Jadi Khotib, Doktor Zul Kupas Cara Hidup Bahagia

Dengan adanya TPK tersebut lebih jauh dikatakan mantan Kepala Dinsos NTB ini, diharapkan ada sebuah perubahan lebih baik. Sehingga segala proses rehab rekon di NTB berjalan sesuai seperti yang diharapkan bersama.

Dimana nantinya tim itu lanjut AKA akan mengawasi secara penuh serta menyerap berbagai persoalan dilapangan. Bahkan juga dapat melakukan penindakan.

“Jadi nanti mereka (TPK) yang mengawasi, termasuk melakuka penindakan dan melaporkan ke kita (BPBD). Untuk itu saya mengajak semua pihak, mari kita bersama-sama menjadi bagian menyelesaikan masalah-masalah saudara kita (korban gempa),” demikian Kalak BPBD NTB. (NM1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here