Beranda PEMERINTAHAN Dewan Minta Program Beasiswa NTB Dievaluasi

Dewan Minta Program Beasiswa NTB Dievaluasi

BERBAGI
H Najamuddin Moestofa - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Foto/NM)

MATARAM — Anggota DPRD NTB, H Najamuddin Moestofa menyoroti program Beasiswa NTB. Dia meminta kepada Gubernur NTB agar mengalihkan program beasiswa luar negeri itu pada hal yang lebih fokus kewenangan Pemprov NTB. Antara lainnya seperti pembebasan biaya SPP untuk SMA/SMK dan SLB, serta penggeritasan biaya baju pada siswa SMU/SMK dan SLB dilingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pria yang kerap dipanggil Najamuddin itu menilai, bahwa program tersebut tidak jelas. Terlebih menghambur-hamburkan uang daerah. Pasalnya angka yang diperuntukkan bagi program tersebut hingga kini memcapai puluhan miliar. “Ngapaian menghambur-hamburkan uang daerah yang sudah mencapai angka Rp 90 miliar sejak diluncurkan tahun 2018 lalu jika out put pengiriman siswa ke luar negeri itu tidak jelas hingga kini,” tegas Najamuddin kepada wartawan di Mataram.

Ia mengaku sangat prihatin, yang mana ditengah gubernur bersikap bangga telah mampu mengirimkan mahasiswa NTB untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 dan S2 ke berbagai negara. Diantaranya, Malaysia, Polandia, China, Singapura dan Korea, justru banyak siswa miskin yang belum mampu melanjutkan studi mereka ke jenjang pendidikan SMU/SMK di NTB.

Berita Terkait:  Susun Roadmap Industrialisasi di NTB, Gubernur Kumpulkan Seluruh Kepala OPD

“Bagaimana IPM kita bisa naik jika konsep pendidikan adil dan merata itu tidak berjalan di daerah. Sekali lagi, program pengiriman mahasiswa ke Luar Negeri itu tidak produktif, kalau saya usul, alangkah baiknya Pak Gubernur menangani aja siswa SMU/SMK. Bila perlu, berikan orang tuanya bantuan beras, kan itu bisa berdampak dan menopang kenaikan IPM NTB kedepannya,” kata Najamuddin.

Dikatakannya, program pengirimam mahasiswa ke luar negeri itu tak jelas RKPD-nya alias masuk katagori ugal-ugalan. Mengingat, di masyarakat kini mulai muncul kecemburuan sosial terkait siapa-siapa saja mahasiswa yang dikirimkan tersebut. Sehingga, Najamuddin menduga, mahasiswa yang dikirimkan itu adalah kelompok pendukung dan lingkaran Gubernur dan Wagub semata.

Apalagi, hingga kini, Pemprov sama sekali belum membuka identitas mereka ke publik selama ini. “Sebaikanya, jika enggak jelas kayak sekarang tapi Pemprov ngotot tetap membiayainya. Alangkah baiknya, satu atau dua perguruan tinggi dibiayai Pemprov di NTB. Namun, tutor terbaik kita datangkan. Kan ini bisa lebib riil dan jelas outputnya,” ujar Ketua BK DPRD NTB ini.

Berita Terkait:  DPRD Sumbawa Alihkan Rp 1,25 Miliar Tangani COVID-19

Terkait pelaksana program bea siswa ke Luar Negeri yang selama ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) sebagai mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Menurut dia, semestinya lembaga auditor seperti BPK RI Perwakilan NTB perlu masuk melakukan audit pada lembaga diluar pemerintah namun mengelola dana dari APBD. Sebab, dana yang dikelola iti tidak sedikit nilainya.

“Jika pengelolanya adalah pihak ketiga meskilah pola tender seperti pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan. Ndak etis menunjuk satu lembaga saja tanpa ada proses evaluasi pada lembaga itu. Ingat, ini sudah dua tahun berjalan tapi pertanggung jawaban LPP ke publik termasuk Pemprov belum ada pada program bea siswa ke Luar Negeri ini,” jelas politisi PAN tersebut.

Ia merasa aneh, manakala klaim pengelola LPP adalah mereka para tenaga ahli profesional tanpa mengharapkan imbalan apapun sesuai MoU yang sudah ada. “Klaim pernyataan seperti itu saya rasa salah. Pastinya, di belahan bumi manapun, mana ada tenaga ahli bekerja ikhlas jika tidak ada efek lebih pada penghasilan mereka,” tukas Najamuddin.

Berita Terkait:  PLTMG Badas Ditargetkan Beroperasi Akhir Februari

Oleh karenanya, dia meminta BPK Perwakilan NTB agar turun melakukan audit pada bantuan keuangan Pemprov NTB ke LPP dalam mengelola dana program bea siswa mahasiswa ke Luar Negeri tersebut. Sebab, jika merujuk kewenangan sudah jelas, perguruan tinggi dibawah Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti). Sementara, Provinsi menangani SMU/SMK dan Pendidikan Luar Biasa (SLB)

“Disini, BPK harus masuk adalah membuka tabir soal transparasi keuangannya. Selanjutnya, calon mahasiswa itu dikirim kemana dan berapa orang. Jangan sampai daerah sudah membiayai mereka dengan dana besar tapi mereka melah mengabdi ke daerah lainnya di Indonesia, inikan enggak benar namanya,” tutup Najamuddin Moestofa. (red)