Beranda PEMERINTAHAN Bupati Sampaikan Nota Pengantar RAPBD Perubahan 2019

Bupati Sampaikan Nota Pengantar RAPBD Perubahan 2019

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK UTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat paripurna, Senin 29 Juli 2019.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD setempat H. Burhan M Nur didampingi Wakil Ketua Sudirsah Sudjanto dan Djekat.

Adapun fokus agenda kali ini, yakni terkait Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Dikesempatan itu, Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar dalam sambutannya mengatakan bahwa program yang diarahkan untuk bantuan rumah dan jaminan hidup kepada masyarakat terdampak bencana belum sepenuhnya terlealisasi.

Untuk itu, ia berharap berharap bersama DPRD agar mendukung anggarab pembebasan lahan pembangunan empat jembatan yang memberi akses utama penghubung antar kecamatan.

Berita Terkait:  Bupati Sampaikan Nota KUA-PPAS APBD 2020

Kemudian, pengalokasian anggaran pada BPBD untuk kebutuhan tim teknis validasi rumah, penanggulangan kekeringan dan krisis air yang tersebar pada tiga kecamatan.

Termasuk, pemberian bantuan wirausaha di masing- masing SKPD, serta pemberian bantuan hibah/bansos untuk menunjang kegiatan pilkada/pilkades serentak.

Wilayah Kabupaten Lombok Utara lanjut Bupati, merupakan daerah yang relatif masih rawan terhadap bencana.

Ia mengatakan meskipun telah dianggarkan dalam belanja langsung, terkait kegiatan yang berorientasi pada ikhtiar penanganan bencana justru terjadi perubahan.

Berita Terkait:  Kepala OPD Diminta Segera Realisasikan Program Unggulan NTB Gemilang

Dimana belanja tidak langsung kata dia, juga dianggarkan belanja tidak terduga Rp 1,250 miliar dan belanja bantuan sosial semula dianggarkan sebesar Rp 12,7 miliar berubah menjadi Rp 6,4 miliar lebih dan berkurang sebesar Rp 6,2 miliar.

Belanja daerah tahun 2019 masih kata Bupati, diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan berupa urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu.

Yaitu belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Terlebih dalam rangka memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan.

Berita Terkait:  Butuh Sinergitas Bersama Turunkan Kemiskinan Satu Digit

Seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

“Kepada para relawan dan segenap komponen yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan gempa bumi di Lombok Utara, baik pada masa tanggap darurat, masa transisi pemulihan maupun masa rehabilitasi dan rekonstruksi, semoga apa yang telah didharmabaktikan selama ini tercatat sebagai amal ibadah dan amal sosial,” demikian ucap H Najmul Akhyar. (NM2)