Beranda PEMERINTAHAN BPKP Segera Audit Kerugian Negara Balai Nikah Labangka

BPKP Segera Audit Kerugian Negara Balai Nikah Labangka

BERBAGI
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Reza Safetsila Yusa, S.H

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, terkait penanganan Kasus Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka. Rencananya, pihak BPKP segera melakukan audit perhitungan kerugian negara terhadap proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Reza Safetsila Yusa, S.H, mengakui, berdasarkan koordinasi yang dilakukan, rencananya BPKP akan datang ke Sumbawa melakukan perhitungan kerugian negara pekan depan.

“Kami di Kejari Sumbawa sudah mendapatkan konfirmasi terkait dengan jadwal dilakukannya audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP. Jadi mudah-mudahan hari Senin minggu depan dimulai pemeriksaan auditnya,” ujarnya, Selasa (10/9).

Berita Terkait:  Tahun Ini, Rp 12,4 Miliar Disediakan untuk Penanganan Jalan Pal 4 Lenangguar

Dijelaskannya, rencananya perhitungan kerugian negara akan dilakukan selama seminggu. Guna mendukung pelaksanannya, pihaknya menyiapkan dokumen-dokumen serta terkait klarifikasi yang dilakukan.

“Kita persiapan seluruh dokumen yang dibutuhkan maupun proses klarifikasi yang dilakukan. Kita akan mensuport kegiatan itu,” terangnya.

Perkembangannya nantinya, setelah melihat hasil audit yang ada. Hasilnya dimungkinkan keluar pada Oktober mendatang.

“Perkembangannya nanti kita lihat setelah selesai hasil audit yang ada. Kemungkinan sebulan baru keluar hasilnya (audit). Oktober lah,” tandasnya.

Berita Terkait:  Menyangkut Data, OPD Diminta Teliti dan Miliki Perencanaan Matang

Sebelumnya, Kejari Sumbawa menetapkan satu orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018. Tersangka berinisial JS selaku wakil direktur CV. Samawa Talindo Resource sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.

Penetapan tersangka ini karena pihak kejaksaan telah menemukan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung bernilai Rp 1,2 miliar lebih ini. Dalam pembangunan, realisasi fisiknya hanya sebesar 41,56 persen hingga berakhirnya masa kontrak. Sedangkan pencairan keuangan sudah dilakukan sebesar 100 persen. (NM3)

Berita Terkait:  Sejumlah Pejabat Digeser, Hasan Basri Sekda Sumbawa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here