Beranda PEMERINTAHAN Belum Menggembirakan, IPM NTB Harus Terus Digenjot

Belum Menggembirakan, IPM NTB Harus Terus Digenjot

BERBAGI

MATARAM — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB dinilai harus terus digenjot. Sektor pendidikan berkontribusi besar mendukung komponen IPM naik. Demikian diungkapkan Sekda NTB, HL Gita Ariadi pada saat menyerahkan SK pengangkatan 220 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Formasi Tahun 2019.

Dari jumlah tersebut, 18 orang adalah penyuluh pertanian. Sedangkan 202 orang lainnya adalag guru. “IPM kita masih belum menggembirakan. Pemerintah provinsi berharap banyak dari kekuatan baru ASN P3K untuk bekerja optimal memberikan yang terbaik,” ujarnya di Graha Bhakti Praja, kemarin.

Sebagai pendidik, para pegawai P3K ini juga dapat berbuat banyak bagi masyarakat dalam pemberantasan buta huruf, angka putus sekolah dan komponen penilaian IPM lainnya. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat berperan sebagai edukator dalam banyak hal terkait program-program pemerintah.

Berita Terkait:  BPBD NTB Gelar Pisah Sambut : "Terimakasih Pak Sugi, Selamat Datang Pak Abe"

Oleh karenanya, di masa pandemi ini, edukasi tentang COVID19 juga menjadi tanggung jawab mereka agar seluruh upaya pemerintah dalam penanganan pandemi mendapatkan dukungan masyarakat.

Lebih jauh, Sekda menyampaikan IPM NTB yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Desember 2020, meski naik dari tahun 2019 sebesar 68,25 dari 68,14, namun masih berada di urutan 29 dari 34 provinsi.

Hal ini, seperti dikatakan mantan Kepala DPMPTSP NTB tersebut dapat menghambat pembangunan, termasuk dalam hal pemahaman masyarakat tentang pandemi. Karena, tingkat pendidikan yang rendah.

Berita Terkait:  Bupati Lantik 10 Pelaksana Tugas Kades se-KLU

Terlebih dengan akan mulai berlakunya Instruksi Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro pada Sabtu, 20 Februari besok.

Sembilan instruksi Gubernur terkait penanganan COVID19 tersebut harus dipahami dengan baik oleh masyarakat. “Ini berlaku lebih tegas bagi ASN dalam menegakkan protokol kesehatan agar menjadi contoh masyarakat,” tegas Sekda.

Ia menekankan, jika penanganan COVID19 belum juga berdampak pada turunnya angka kasus baru maupun perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi, maka kegiatan pembangunan terutama anggaran produktif dapat terserap hanya untuk membiayai penanganan corona serta menyisakan anggaran rutin operasional birokrasi.

Berita Terkait:  Pemprov NTB Bergerak Cepat Sikapi Warga NTT yang Tertahan

Begitupula dengan syarat menyerahkan tanaman dalam bentuk Tabulapot bagi PPPK adalah upaya menyelamatkan lingkungan. Bencana yang terjadi jangan sampai menghabiskan anggaran untuk penanganan korban bencana.

Namun harus dapat dicegah dengan bersama sama mendukung visi NTB Asri dan Lestari maupun NTB Sehat dan Cerdas. “Pemerintah terus berupaya agar pembangunan dan kesejahteraan tetap terwujud saat menghadapi situasi sulit seperti sekarang,” demikian Gita Ariadi. (red)