Beranda PEMERINTAHAN Belum Lapor Harta Kekayaan, 11 ASN Terancam Sanksi Berat

Belum Lapor Harta Kekayaan, 11 ASN Terancam Sanksi Berat

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Sebelumnya ada 23 ASN lingkup provinsi NTB yang masih belum dan telat melaporkan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara).

Namun berdasarkan data perkembangan, kini tersisa 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) lagi yang belum melaporkan LHKPN.

“Dari 23 itu, pertanggal 8 April ini tersisa 11 saja yang belum dan semuanya dari eselon IV,” ungkap Kepala BKD NTB, Fathurrahman, kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (8/4).

Hal itu kata Fathur, dikarenakan persoalan penginputan NIK (NIK salah dan ganda). Padahal jauh sebelumnya pihak BKD sudah melakukan sosialisasi bahkan system pendampingan pada OPD maupun OPT.

Berita Terkait:  Gubernur NTB Bahas Industrialisasi di Rakorwil TPID Bali Nusra

“Jadi 12 orang yang sudah terlaporkan didalam system KPK. Kalau dalam masalah ini, kami sudah sangat optimal sekali melakukan sosialisasi, pendampingan hingga digelarnya workhsop,” tuturnya.

“Malah kita datangi setiap OPD dan OPT, memberikan semacam pendampingan ketika ada kesulitan person,” tambah Fathur.

Padahal kata dia, NTB merupakan provinsi yang mendapatkan penghargaan dari sisi kepatuhan. Tentunya hal ini akan mengganggu. Kendati demikian pihaknya terus berupaya.

“Masih waktunya sampai April. Kita harap sisanya segera melakukan perbaikan dan melapor. Sehingga apa yang sudah diraih NTB tetap bisa dipertahankan (penghargaan),” demikian.

Berita Terkait:  Potensi Industri Perikanan di NTB Mulai Terlihat

Ditempat berbeda, Sekretaris Daerah NTB, H Rosiady Sayuti menegaskan, terhadap ASN yang belum atau telat melakukan perlaporan ataupun tidak melakukan perbaikan tercancam dikenakan sanksi berat.

“Kena sanksi penundaan kenaikan berkala satu tahun. Kemudian mereka diberikan kesempatan melakukan perbaikan sampai 15 April. Kalau belum juga, maka mereka dicopot dari jabatannya,”

Menurutnya, sejumlah ASN ini sudah harus menyelesaikan pelaporan LHKPN nya sejak 31 Maret lalu.

Kendati demikian, setelah dilakukannya rapat, Wakil Gubernur NTB memberikan kesempatan kepada sejumlah ASN ini untuk segera melakukan pelaporan hingga 15 April.

Berita Terkait:  Pemda Sumbawa Alokasikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS Naik 10 Persen

“Kendalanya dipersoalan NIK saja, salah masukan NIK,” demikian Sekda.

Sekedar informasi, jumlah yang wajib melaporkan LHKPN sebanyak 1328. Dari jumlah itu, sebelumnya 23 ASN diantarnya belum/telat melakukan pelaporan.

Namun setelah dilakukannya perbaikan, kini pertanggal 8 April 2019 tersisa 11 ASN saja. Mereka diharuskan melakukan pelaporan/perbaikan hingga 15 April mendatang. (NM1)