Beranda PEMERINTAHAN Baru Satu Paket Fisik Dilelang

Baru Satu Paket Fisik Dilelang

BERBAGI
Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, S.T.,M.Eng.

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Jelang pertengahan Maret 2020, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sumbawa sedikitnya menerima 8 dokumen paket tender. Dari jumlah itu hanya ada satu paket fisik dan sudah dilakukan pelelangan.

Satu paket fisik tersebut yaitu pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) tipe B beserta sarananya melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa. Adapun sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 14.380 miliar.

“Baru satu paket fisik yakni pembangunan GOR tipe B dan sarananya. Posisinya sekarang sudah diumumkan, pengumumannya sejak tanggal 6 Maret lalu,” ungkap Kepala Bagian PBJ Setda Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo ST kepada wartawan, Selasa (10/3).

Berita Terkait:  Dishub Usulkan Pembangunan Dermaga di Labuhan Aji

Diakui Pipin, dokumen yang masuk untuk dilakukan lelang masih sangat terhitung minim. Mengingat waktu saat ini yang sudah mulai memasuki pertengahan Maret 2020.

“Masih minim yang dilelang. Kalau yang sudah masuk dokumen yang sudah kita lelang lima, tambah satu dan tadi ada dua. Baru 8 paket, lima sudah ditender, tiga baru masuk sedang kami review. Kalau fisik baru satu. Sisanya pengadaan dan konsultan,” tambahnya.

Menurutnya, kendala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lambatnya menyerahkan dokumen ini lantaran adanya peraturan baru yang mewajibkan memiliki Pengelola Teknis Proyek (PTP) bersertifikat, khusus untuk pembangunan gedung. Sementara di Sumbawa sendiri PTP dimaksud belum ada dan harus meminta ke Dinas PU Provinsi.

Berita Terkait:  Berkat Kerja Keras Bersama, Jumlah Pasien Sembuh Terus Bertambah

“Memang kemarin ada aturan baru permen PU NOMOR 22 TAHUN 2018 dia diwajibkan untuk PTP. Disitu disebutkan, setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga atau OPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis dan itu harus bersertifikat. Kalau kita belum ada, harus ke PU Provinsi yang PTP, karena di sana yang bersertifikat. Jadi semua bentuk gedung harus ada dokumen teknis. Sepertinya itu yang membuat prosesnya lama. Itu khusus gedung, kalau jembatan dan jalan tidak perlu,” jelasnya.

Berita Terkait:  Kebutuhan Anggaran Rekonstruksi Pascagempa Mencapai Rp 551 Miliar Lebih

Diungkapkannya, untuk mempercepat penyerahan dokumen tender, pihaknya pun sudah bersurat. Selain itu, khusus proyek fisik juga akan ada rapat koordinasi bersama seleuruh OPD terkait dan Pimpinan Daerah.

“Khusus yang fisik, kalau upayanya besok ada rapat koordinasi pembangunan tahun 2020. Seperti arahan Pak Asisten II tadi, nanti kita kepingin melihat sudah sejauh mana persiapan kita untuk 2020 ini. Kalau upaya kami sudah bersurat ke OPD selain meminta daftar paket juga untuk percepatan memasukkan dokumen,” tukasnya. (red)