Beranda PEMERINTAHAN Bangun Jembatan Samota, Pemda Lakukan Pembebasan Lahan

Bangun Jembatan Samota, Pemda Lakukan Pembebasan Lahan

BERBAGI
Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khairuddin. (Foto : Roby)

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pembangunan satu unit jembatan di Dusun Omo, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara sebagai lanjutan proyek Jalan Samota di tahun 2019.

Dari proses yang terjadi di lapangan, ternyata masih membutuhkan tambahan lahan guna mendukung pembangunan dimaksud. Sehingga Pemda Sumbawa bergerak cepat melakukan pembebasan lahan warga yang terkena dampak.

Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khairuddin kepada wartawan mengatakan, pembebasan lahan dilakukan setelah melihat gambar dari rencana pembangunan jembatan diwilayah setempat.

Ada sekitar 30 are luas lahan warga yang dibebaskan. Bagian Pertanahan bersama pihak terkait lainnya pun sudah turun ke lokasi  untuk melihat, melakukan pengukuran dan lainnya. Termasuk bertemu dengan pemilik untuk membicarakan ganti rugi.

Berita Terkait:  DPMPTSP Sumbawa Gelar “Diskusi Forum Perudangan”

“Pemiliknya menerima harga yang sudah ada. Sehingga kita tidak terlalu rumit untuk menetapkan harga baru berdasarkan hasil appraisal baru,” ujarnya yang didampangi Kasubag Pengadaan Tanah, Surbini.

Untuk pembebasan itu, pihaknya menyediakan anggaran sekitar Rp 60 juta bagi seorang warga yang terdampak. Setelah harga disepakati, kemudian segera proses untuk pencairan.

“Kalau seandainya pemiliknya tidak menerima harga yang sudah ada, dan meminta harga atas penilaian baru, maka prosesnya akan lama lagi. Harus kita minta appraisal lagi, nilai lagi, ngukur, dan lainnya, itu butuh proses,” tukasnya.

Berita Terkait:  Hj Rohmi : Saya Disini Sebagai Wagub untuk Perempuan NTB

Pihaknya mengaku tidak mempertimbangkan akan adanya tambahan lahan untuk pembangunan jalan Samota tersebut. Karena itu membutuhkan proses segera untuk pembangunan, maka anggaran pembebasan diambil dari pos yang sama di APBD, sehingga tidak perlu ada perubahan Perda APBD 2019.

“Anggaran untuk pembebasannya itu kita minta surat ke Pak Bupati, untuk diproses. Sudah kita laporkan ke Bapenda, BPKAD, kita sisihkan anggaran, jadi istilahnya bisa perubahan pada pos yang sama. Jadi anggaran tidak butuh perubahan Perda APBD, jadi bisa jalan sama-sama. Karena lahan itu sudah harus dipakai, sehingga harus cepat di proses,” jelasnya.

Berita Terkait:  Belum Lapor Harta Kekayaan, 11 ASN Terancam Sanksi Berat

Melihat masih adanya jembatan Samota yang akan dibangun, pihaknya berharap agar Satker dapat memberitahukan lebih awal lahan yang dibutuhkan. Karena jika ada penambahan, maka Pemda dapat dengan segera menyelesaikannya.

“Minimal desain jembatan, kebutuhan lahan bisa diberikan ke Pemerintah Daerah, dikomunikasikan lebih awal agar tidak seperti ini. Syukur masyarakat bisa menerima dengan ganti rugi yang sudah ditetapkan, kalau misalnya masyarakatnya tidak bisa menerima bagaimana, kan prosesnya panjang. Jadi kedepan kami berharap ada komunikasilah lebih dulu,” pungkasnya. (NM3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here