Beranda PEMERINTAHAN ASN Sengaja Tambah Libur, Pemprov NTB Siapkan Sanksi Tegas!

ASN Sengaja Tambah Libur, Pemprov NTB Siapkan Sanksi Tegas!

BERBAGI
Kepala DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yusron Hadi.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB Yusron Hadi mengatakan, Pemprov NTB menyiapkan sanksi tegas bagi ASN yang sengaja menambah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1140 Hijriah.

“Tanggal 10 Juni wajib hukumnya masuk. Kalau masih menambah libur tanpa ada alasan jelas, sanksi tegas sudah menunggu,” ujarnya, Rabu (29/5) di Mataram.

Ini sesuai keputusan Presiden Joko Widodo (Keppres) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 untuk hari raya Idul Fitri dan Natal.

Berita Terkait:  H Abdul Hadi Pimpin Rapat Paripurna DPRD NTB

Dimana ASN mendapat total waktu libur hari raya Idul Fitri selama 9 hari. Yaitu mulai pada Sabtu, 1 Juni 2019 yang juga libur hari Lahir Pancasila, 2 (Minggu), 3 dan 4 (Senin-Selasa sebagai cuti bersama), 5 dan 6 (Rabu-Kamis sebagai hari Idul Fitri pertama dan kedua), 7 (Jumat) serta 8-9 Juni (Sabtu-Minggu).

Oleh sebab itu, mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB ini, menegaskan bahwa tidak akan menerima alasan apapun bagi ASN yang terlambat masuk pada hari pertama usai cuti Lebaran.

Berita Terkait:  Pelayanan Dasar Masyarakat Terus Dimaksimalkan

“Kecuali tidak masuk itu ada yang urgensi sekali sifatnya, misalkan karena sakit. Diluar itu tidak boleh, karena sanksi ini diberikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 17 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” kata Yusron.

Sedangkan untuk libur Hari Lahir Pancasila, Yusron mengungkapkan sesuai intruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri agar seluruh ASN di Pemprov NTB tetap masuk mengikuti upacara bendera.

“Jadi semuanya harus tetap masuk mengikuti upacara bendera. Tidak masuk full seperti biasa hanya setengah hari, karena ada upacara bendera lahirnya Pancasila,” demikian Yusron Hadi. (NM1)

Berita Terkait:  Anggaran Rutin dan Biaya Tenaga Kontrak Dikembalikan