Beranda PEMERINTAHAN Apresiasi Ketegasan Pemprov NTB, Diharap Segera Siapkan Konsep Pengelolaan Aset Potensial

Apresiasi Ketegasan Pemprov NTB, Diharap Segera Siapkan Konsep Pengelolaan Aset Potensial

BERBAGI
Anggota DPRD NTB sekaligus Sekretaris Fraksi Gerindra : Sudirsah Sujanto. (Foto/Ist)

MATARAM — Apresiasi dan ancungan jempol terus berdatangan kepada Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah. Ini berkaitan dengan sikap tegas yang ditunjukkan oleh Pemprov NTB dalam menyikapi persoalan aset daerah tepatnya di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Betapa tidak, langkah tegas dan berani Gubernur dalam hal ini Pemprov NTB yang memutus kontrak dengan PT GTI menuai banyak apresiasi dari berbagai kalangan. Setelah Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi dari Fraksi PKS dan lainnya.

Kini apresiasi dan ucapan selamat giliran datang dari politisi muda asal Partai Gerindra, yakni Sudirsah Sujanto yang juga Anggota DPRD NTB. “Selamat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat atas keputusannya memutus kontrak karya PT GTI yang akhirnya dikeluarkan Gubernur belum lama ini,” ucapnya, Rabu (24/2). “Kita patut apresiasi setinggi-tingginya keputusan gubernur yang sangat tepat, setelah sekian lama ditunggu-tunggu masyarakat dan dunia usaha. Dimana selama puluhan tahun miliaran rupiah potensi PAD hilang begitu saja. Sekali lagi kita patut bersyukur atas kembalinya aset daerah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang memiliki potensi sangat besar secara ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat,” imbuh Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTB.

Berita Terkait:  Wagub NTB Sidak Takjil

Pasca pemutusan kontrak, menurut Sudirsah, pemerintah sudah saatnya dan harus menyiapkan konsep serta blue print pengelolaan aset potensial tersebut demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih aset yang dinilainya sangat berharga itu telah kembali dalam genggaman pemerintah. “Untuk mengelolanya tentu membutuhkan keterlibatan dan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait. Selain dengan rakyat, tentu pastinya juga menggandeng dunia usaha yang saling menguntungkan. Setidaknya ada beberapa cara sederhana melanjutkan pengelolaan Eks lahan GTI yang bisa ber-simbiosis mutualisme dengan berbagai pihak termasuk sistim pengelolaan saling menguntungkan bersama rakyat,” ujar anggota Komisi IV di Udayana tersebut.

Beberapa cara itu, sambung Sudirsah, pertama, memberikan peluang kepada rakyat sesuaikan aspirasi dan fakta lapangan yakni dengan memberikan hak kelola sebagian luas lahan tersebut dengan sistim sewa/kepemilikan berbasis HGU/HGB/HPL kepada rakyat setempat yang telah lama menggarap. Tentu peluang ini, kata dia, dengan mendorong masyarakat/pengusaha lokal setempat membentuk sebuah jaringan holding company atau konsorsium usaha.
Selain itu, masyarakat juga bisa membangunkan jaringan usaha berbasis koperasi secara terbuka dan mandiri yang mengkoordinasikan luas lahan, jumlah anggota dan seberapa besar sewa/kontrak/kepemilikan lahan yang langsung bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi sebagai pemilik aset.

Berita Terkait:  KPU NTB Nyatakan DCT Bersih!

Konsep dan peluang kemitraan dengan masyarakat pengusaha lokal tersebut, masih kata Sudirsah, tentunya secara teknis ditangani oleh pihak dinas/OPD teknis dengan terus melakukan kordinasi, inventarisasi, verifikasi dan berbagai langkah teknis yang ideal sesuai aturan dan regulasi. “Jika konsep ini dapat berjalan dengan sukses, maka akan menjadi satu-satunya model terbaik kerjasama investasi pemerintah dan rakyat di negeri ini yang saling menguntungkan,” ungkap Sudirsah.

Kemudian yang kedua, lebih lanjut dikatakannya, yakni sistem kerjasama investasi lainnya yaitu dengan kembali membuka peluang investasi membuka beauty contest seluas-luasnya kepada kalangan dunia usaha terhadap sebagian lainnya lahan potensial eks GTI. Tentu caranya, kata dia, dengan mengundang para investor, konsorsium investasi usaha pariwisata baik berskala lokal, Nasional bahkan multinasional. Sistem kerjasamanya tentu mesti tetap bersimbiosis mutualisme (saling menguntungkan). “Misalnya sewa/kontrak murni dengan syarat ketentuan saling mengikat, kontrak karya bangun, guna, serah yang saling menguntungkan atau bahkan mungkin jual beli aset yang secara aturan dilegalkan negara,” tuturnya.

Ditegaskannya, cara lain juga begitu terbuka, sepanjang tetap mengedepankan kebaikan daerah, investor dan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap sosial interest. Tentu pemprov lebih paham teknisnya. “Jika kedua konsep dan sistem kemitraan itu dapat diterapkan dan berjalan baik di lapangan, saya sangat meyakini pendapatan daerah yang nyata akan meningkat sangat sangat signifikan. Tidak Rp 50 miliar potensi perolehan daerah, namun terdapat net income hingga mencapai Rp 300 miliar/tahun dari hasil kontrak dan pajak serta retribusi atas usaha komersil di lahan tersebut,” katanya.

Berita Terkait:  DPRD NTB Sekarang Lebih Hemat

“Namun sekali lagi itu semua dapat berjalan dengan syarat, keterbukaan, kejujuran dan semangat Good Governance serta keadilan bagi semua. Pemerintah menjalankan kebijakan dengan baik benar, semua lini bertindak jujur sesuai UU. Pengusaha menjalankan hak dan kewajiban (berusaha mencari keuntungan namun tetap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sesuai aturan). Dan rakyat juga menjalankan usaha sesuai aturan serta tentu bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Jika hal itu berjalan sesuai rel dan berotasi susuai porosnya, maka sudah pasti kesejahteraan bagi semua rakyat NTB tercinta ini akan dapat dirasakan menuju daerah yang Gemah Ripah Loh Jinawi,” demikian Sudirsah Sujanto. (red)