Beranda PEMERINTAHAN Antisipasi Data Eror Warga Miskin, Wagub Surati Bupati/Walikota se-NTB

Antisipasi Data Eror Warga Miskin, Wagub Surati Bupati/Walikota se-NTB

BERBAGI
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah

MATARAM — Pemerintah provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus memperkuat komitmen untuk melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terstruktur dan terukur.

Ini setelah tahun 2020 berhasil melakukan validasi yang hasilnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Oktober 2020 berdasarkan Kepmensos Nomor 19 Tahun 2020.

Untuk merawat Komitemen dan mengantisipasi data eror, Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah menyurati Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan Verifikasi dan Validasi sekaligus Finalisasi DTKS.

Dijelaskan Wagub NTB, dilayangkan surat resmi nomor : 35/V.1/Sosial tertanggal 8 Januari 2021 terhadap Bupati/Walikota di seluruh NTB, terkait penetapan DTKS periode Maret 2021.

Adapun point yang disampaikan, yakni bahwa finalisasi DTKS pada SIKS-NG dibuka tanggal 4 hingga 31 Januari 2021. Ini, dengan tetap merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS.

Berita Terkait:  Pencairan DD Tahap III Lancar

Kemudian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 6 ayat 3 huruf ( b) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DTKS.

Dimana agar dilakukan secara terus menerus/berkala oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan, dinas sosial kabupaten/kota yang sudah melaksanakan perbaikan dan usulan data terpadu menggunakan SIKS-NG versi 2.4.1 pada data SK Januari 2020.

Sehingga, agar segera melakukan import data (jika masih ada data hasil perbaikan yang berada versi ini). Kemudian melakukan pergantian ke SIKS-NG versi 2.5.0 dengan menggunakan data SK Oktober 2020.

“Surat pengesahan usulan hasil verifikasi dan validasi DTKS yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota diunggah paling lambat lima hari setelah tanggal penutupan finalisasi. Hanya usulan yang sudah ditandatangani oleh Bupati/Walikota saja yang akan diolah lebih lanjut Pusdatin Kesos,” tegasnya di Mataram.

Berita Terkait:  Penyalahgunaan DD, Inspektorat Peringatkan Kades Lopok Beru

Oleh karenanya, orang nomor dua di NTB itu berharap kepada bupati/walikota untuk menginstruksikan para kades dan lurah guna melaksanakan musyawarah desa/musyawarah kelurahan untuk verifikasi validasi data dimaksud.

Tak lupa juga, Wagub NTB mengimbau, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar ikut memberikan supervisi dan pendampingan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data dimaksud. “Sekaligus juga memastikan DTKS yang terverifikasi/tervalidasi berbasis Nomor Induk Kependudukan,” katanya.

Sedangkan Kepala Dinas PMD Dukcapil kabupaten/kota, masih kata Wagub, agar menginstruksikan kepada kepala desa untuk segera melaksanakan musyawarah desa dalam rangka perbaikan DTKS.

Berita Terkait:  Gubernur NTB Saksikan MoU SRG dengan Kelompok Tani

Sekaligus juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk memastikan DTKS yang sudah terverifikasi/tervalidasi harus difasilitasi untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan.

“Hasil musyawarah desa/kelurahan dituangkan dalam berita acara (BA) hasil verifikasi dan validasi DTKS untuk diteruskan kepada kepala daerah masing-masing melalui Dinas Sosial masing-masing dan selanjutnya diteruskan kepada Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI melalui aplikasi SIKS-NG,” jelasnya.

Beragam bantuan sosial (bansos) yang sudah dikucurkan Pemerintah. Baik pemerintah pusat dan daerah. Proses perbaikan DTKS ini harus serentak dan aktif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Hal itu, kata Wagub, dimaksudkan agar sasaran penerima Bansos, tepat sasaran. “Ini kesempatan yang tepat untuk memperbaiki data, agar bansos yang dikucurkan tepat sasaran,” demikian Wagub NTB. (red)