Beranda PEMERINTAHAN 700 RTLH di Sumbawa Akan Direnovasi Gratis

700 RTLH di Sumbawa Akan Direnovasi Gratis

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Sebanyak 700 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumbawa akan dibedah atau direnovasi secara gratis. Peningkatan kualitas rumah ini merupakan bantuan pemerintah pusat melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di tahun 2020.

Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin MT mengatakan, ada peningkatan jumlah RTLH yang akan mengalami peingkatan kualitas rumah di tahun 2020 melalui program BSPS. Yaitu dari 632 di tahun 2019 lalu menjadi 700 rumah di tahun ini.

“Sumber anggarannya dari APBN namanya BSPS. Alhamdulilllah tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, tahun kemarin 632 sekarang ada 700 rumah,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/2).

Berita Terkait:  Hoax! Gubernur NTB Berikan Ucapan Selamat Kepada Capres Tertentu

Dijelaskannya, penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena program ini bersifat stimulan, jadi penerima juga harus menyiapkan bahan lainnya seperti pasir, bata dan sebagainya.

Sedangkan untuk kriteria rumah yang dapat menerima program yaitu dengan melihat kondisi Atap, Lantai dan Dinding (Aladin) rumah. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 17,5 juta, terbagi Rp 15 juta dalam bentuk barang dan Rp 2,5 juta dalam bentuk uang untuk biaya pekerja.

“Jadi dengan kriteria kita lihat Aladin itu (atap, lantai dan dinding). Nanti kalau atapnya terlalu rusak berat, lantainya terlalu berat, dindingnya juga terlalu berat maka diarahkan ke BSPS ini. Rp 17,5 juta ini, Rp 15 juta untuk bahan, Rp 2,5 juta untuk ongkos tukangnya. Nanti yang mengelolanya adalah kelompok masyarakat itu sendiri yang mendapatkan manfaat itu dengan membentuk kepanitiaan,” jelasnya.

Berita Terkait:  “Wartawan” Dipromosikan Jadi Kasat Pol PP dan Damkar

Diungkapkannya, proses saat ini di triwulan pertama sedang dibentuk tenaga fasilitator terlebih dahulu yang akan mendampingi kelompok penerima manfaat nantinya. Setelah itu dilanjutkan dengan pencocokan basis data terpadu (BDT) kemiskinan yang sudah ada.

“Itu nanti dilanjutkan seleksi, verifikasi tingkat kabupaten kemudian baru dikirim ke provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemrintah pusat. Kemudian setelah itu dikeluarkan SK, SK baru kita rapat dengan kelompok baruaction. Action itu nanti ditentukan oleh kelompok, perusahaan-perusahan yang menyiapkan barang itu. Karena ini dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang. cuman ongkos itu baru dalam bentuk uang,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Hadapi Pandemi dengan Menggali Potensi Ekonomi Daerah

Selain melalui program BSPS, lanjutnya, ada juga ratusan RTLH di tahun 2020 yang nantinya akan dibedah secara gratis melalui anggaran DAK, APBD Provinsi dan APBD Kaupaten.

“Kita masih punya sisa 27 ribu rumah tidak layak huni berdasarkan data. Ini setiap tahun kita bisa 1600 lebih. InsyaAllah mungkin kita dekati CSR dari perusahaan-perusahaan untuk kita bisa mempercepat ini, memang belum tapi arahnya ke sana. Dan pak Bupati juga sudah menginstruksikan kepada semua Kades untuk bisa melalui Dana Desa dalam rangka percepatan  pengurangan rumah tidak layak huni, rata-rata 5,” tukasnya. (red)