Beranda PARIWISATA Wolini Minta Gubernur Keluarkan PHRI dari BPPD NTB

Wolini Minta Gubernur Keluarkan PHRI dari BPPD NTB

BERBAGI

MATARAM — Perombakan kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang sudah ditandatangani SK nya oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menyiratkan persoalan. Hal itu menyusul, persoalan komposisi pengurus dan unsur pengurus diduga menjadi biang kerok ribut ribut lembaga yang bertugas mempromosikan pariwisata NTB tersebut.

Dua asosiasi pariwisata juga tidak ingin perwakilannya dimasukan dalam kepengurusan BPPD NTB yang baru terbentuk tersebut yakni Asita dan PHRI. Ketua Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) NTB Ni Ketut Wollini meminta agar Dinas Pariwisata Provinsi NTB mencabut perwakilan asosiasi dari PHRI dalam kepengurusan di BPPD NTB.

“Tolong pak gubernur, pak Kadispar atau pihak terkait agar mengeluarkan PHRI dari unsur BPPD, akan lebih nyaman rasanya bila PHRI berada diluar BPPD NTB,” tegas Wollini pada wartawan, Kamis (4/3) kemarin

Berita Terkait:  PBB-UNESCO Bakal Resmikan SAMOTA sebagai Cagar Biosfer

Menurut dia, sebagai ketua dirinya tidak mengetahui adanya perwakilan PHRI yang masuk sebagai penenentu kebijakan di BPPD NTB. “Ini kan aneh saya sebagai ketua tetapi saya tidak tahu ada anggota saya masuk sebagai pengurus BPPD NTB, mestinya harus ada pemberitahuan karena itu mewakili asosiasi bukan pribadi,” ungkap Wollini.

Meski menginginkan agar PHRI berada di luar kepengurusan BPPD NTB, tetapi Wollini menegaskan tetap akan mendukung program pemerintah dan pariwisata NTB. Diketahui, sembilan nama yang masuk dalam SK Unsur Penentu Kebijakan BPPD NTB antara lain, Dr Ainuddin, Leja Kodi, I Ketut Murta Jaya, Askar DG Kamis, Ali Akbar, Gotami Nandiswari, Ari Garmono, Lia Rosida, dan Baiq Ika Wahyu Wardhani.

Berita Terkait:  Penumpang MV Albatros Negatif Corona

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB HL. Muhamad Faozal  mengatakan, proses perombakan kepengurusan BPPD NTB ini dilakukan sejak awal Januari 2021 lalu. Dinas Pariwisata mengusulkan berapa nama yang meliputi asosiasi pariwisata, asosiasi penerbangan, asosiasi profesi dan akademisi kepariwisataan.

“Ada beberapa nama kita usulkan ke pimpinan, dan yang disetujui 9 nama yang masuk dalam SK tersebut. Rencananya pengurus BPPD NTB baru ini akan dikukuhkan pada Senin 8 Maret mendatang,” kata Faozal.

Faozal menegaskan, tidak ada masalah krusial dengan kepengurusan yang lama. Kinerja mereka bagus dan pelaporan kegiatannya juga sangat akuntabel. Namun, di masa pandemi pemerintah menimbang perlu ada penyegaran untuk menghadirkan inovasi-inovasi strategi promosi pariwisata di masa pandemi ini.

Berita Terkait:  Organisasi Perempuan Diajak Gaungkan Tenun NTB

“Pemerintah NTB khususnya Dinas Pariwisata NTB sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas kinerja dan sinergitas yang dilakukan pengurus BPPD NTB lama. Perubahan ini semata untuk penyegaran, bukan karena ada masalah yang krusial dengan kinerja kepengurusan BPPD sebelumnya,” katanya. (red)