Beranda OLAHRAGA Pejabat Publik Dilarang Jadi Ketua KONI?

Pejabat Publik Dilarang Jadi Ketua KONI?

BERBAGI
Keterangan Foto (Mulai dari Kiri) : Ketua KONI Sumbawa, Syamsul Fikri, Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril, Ketuan KONI NTB, Andy Hadianto, dan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H MNS Kasdiono. (Foto Desain : Bobby Maramis)

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Pejabat publik maupun pejabat politik dilarang menjabat posisi strategis di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di semua tingkatan, baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Soal ini, sebenarnya sudah sejak lama sekali ditegaskan. Meski demikian, faktanya, sampai hari ini masih ada juga pejabat publik dan pejabat politik yang duduk sebagai pengurus KONI.

Hal inipun disoroti oleh H MNS Kasdiono selaku Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB yang juga membidangi Olahraga.

Menurut ketentuan pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) kata dia, bahwa KONI itu bersifat mandiri tidak terikat dengan jabatan Struktural dan Jabatan Pablik.

Kesimpulannya kata Kasdiono, tidak dibenarkan menurut UU, yang mana Ketua KONI itu dijabat oleh pejabat public.

Diungkapkannya, bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai Ketua KONI NTB, tak ditampiknya bahwa ada beberapa daerah Ketua KONI dijabat oleh pejabat public.

Hanya saja saat itu, masih dalam masa transisi. Sehingga dirinya memilih mengundurkan diri karena terpilih sebagai anggota DPRD dijadikan momentum menegakkan ketentuan tersebut.

Berita Terkait:  Bupati Lepas Rombongan TNI Bersepeda Bersama

“Makanya pada saat saya diamanahkan sebagai Ketua KONI NTB periode kedua, saya memilih mengundurkan diri saat terpilih sebagai Anggota DPRD,” kata Mantan Ketua KONI NTB ini, Ahad (5/5) di Mataram.

“Sanksinya hanya administrasi. Tapi pertanyaan saya beranikah pemerintah daerah menganggarkan apabila melanggar undang-undang? Jangan sampai menimbulkan masalah hukum. Ini hanya kekhawatiran saya saja,” imbuhnya.

Ia juga memberikan contoh nyata terhadap Ketua KONI NTB saat ini, yaitu Andi Hadianto. Dimana Andy kata dia, bukanlah seorang pejabat public.

Sehingga menurutnya sah-sah saja jika dia mendapatkan posisi tersebut. Terlebih tidak berbenturan atas apa yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 pasal 40.

“Seandainya Ketua KONI NTB itu pejabat publik, maka saya dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD akan menolak pengajuan anggarannya. Ingat, pak Andy bukan pejabat public,” demikian Kasdiono.

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu pejabat public lainnya juga menjabat sebagai Ketua KONI di Kabupaten Sumbawa, yaitu Syamsul Fikri yang terpilih secara aklamasi belum lama ini.

Berita Terkait:  Lokasi Eks RPD Km3 Bakal Dibangun Asrama Atlet dan Kantor KONI

Menyangkut UU hingga soal penganggaran khususnya bagi KONI setempat, Bupati Sumbawa, H M Husni Djibril mengaku tidak mengetahui secara mendetail persoalan tersebut.

Terlebih soal system undang-undang baru diketahuinya. Menurutnya, lontaran pertanyaan soal anggaran tersebut dinilai Bupati Husni terlalu jauh.

Seharusnya kata orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa itu, dipertanyakan seperti apa dan bagaimana dari internal KONI sendiri.

“Saya baru tahu hari ini (Soal UU). KONI nya dulu yang disoalkan, kalau anggaran dicari, begitu diajukan ya kita berikan. Tapi kalau sudah ada informasi begini kita akan kaji kembali dari segi aturan,” kata Bupati.

“Kalau memang ada aturan yang tidak membenarkan untuk menggunakan APBD ya kita juga tidak berani. Tapi intinya KONI nya dulu, jadi memang terlalu jauh kalau (dipertanyakan) masalah uang. Tapi ketika itu salah, akan kita kaji lagi,” demikian Husni Djibril menambahkan.

Terpisah, Ketua KONI Kabupaten Sumbawa terpilih, Syamsul Fikri menanggapi dengan santai. Ia menilai persoalan tersebut adalah hal yang biasa. “Sah-sah saja,” jawabnya singkat dengan santai.

Berita Terkait:  Bola Voli “Tiga Pilar Cup” Se-Pulau Sumbawa Segera Digelar

Terlepas dari semua itu, sebagaimana dikatakannya, ia sebagai nahkoda baru KONI Sumbawa bertekat akan melakukan system koordinasi dan melibatkan semua pihak demi kemajuan olahraga di Kabupaten Sumbawa.

“Intinya kita tetap focus saja dan siap menciptakan atlet berprestasi yang hebat di daerah tercinta,” tutup Syamsul Fikri.

Sementara itu Ketua KONI NTB, Andy Hadianto, menanggapi terkait masih banyaknya Ketua KONI yang dijabat oleh kalangan pejabat public di NTB ini termasuk soal UU tersebut, menurutnya adalah hal yang biasa saja.

“Tidak masalah, yang penting aklamasi. Di Papua saja Gubernurnya jadi Ketua KONI. Tidak ada masalah (Dari system penganggaran dari pemerintah) selama ini, asalkan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Andy.

“Malah sekarang KONI yang dipimpin oleh pejabat public malah maju. Banyaklah kalau di Indonesia ini (Pejabat public yang menjabat Ketua KONI), di Kabupaten/Kota di NTB saja banyak. Seperti Bupati Bima, Wakil Walikota Bima, Ketua DPRD Lombok Tengah, Sumbawa banyaklah, termasuk Pak Mohan (Wakil Walikota Mataram). Intinya tidak ada masalah,” imbuhnya. (NM1)