Beranda NASIONAL NTB Masuk Nominasi Anugerah Parahita Ekapraya 2020

NTB Masuk Nominasi Anugerah Parahita Ekapraya 2020

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya beserta jajaran di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa 10 Maret 2020.

Pada kesempatan tersebut, Budi menyampaikan bahwa NTB masuk nominasi untuk Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk tahun 2020.

Dihadapan Wagub, Budi menyebut persyaratan apa saja yang diperlukan termasuk meminta komitmen dari pemerintah terkait kesetaraan gender di NTB.

Berita Terkait:  Insan Perhubungan Dituntut Perkuat Komitmen dan Dedikasi Bekerja Nyata

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sendiri merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Mendengar hal tersebut, Wagub atau yang akrab disapa Umi Rohmi mengungkapkan jika kesetaraan gender di NTB sudah menipis bahkan mulai hilang.

Hal itu dibuktikan dari banyaknya pimpinan OPD maupun penggerak organisasi banyak berasal dari kalangan perempuan.

“Program-program kita bahkan penggeraknya banyak yang perempuan,” ungkapnya.

Berita Terkait:  NTB Raih Anugerah Paramakarya 2019

Lebih lanjut, Umi Rohmi mengharapkan koordinasi serta kerjasama dari tiap OPD dan masyarakat NTB sehingga tidak ada lagi gap antara laki-laki dan perempuan. “NTB sudah sangat maju dari sisi gender,” sebutnya.

Budi Mardaya optimis NTB mampu meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020.

Setelah mendengar penjelasan Wagub, menurutnya NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan.

“NTB ada progres yang bagus, sehingga itu bisa menggerakkan gender yang lain,” kata Budi.

Berita Terkait:  Prestasi Gemilang, Atlet Bersaudara asal NTB Sabet Juara di Kejurnas INKAI 2020

Terakhir, Ia meminta pemerintah NTB untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya, PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) yang memang perlu dilaksanakan oleh para perencana SKPD sebagai wujud komitmen para pengambil keputusan.

“Jadi semua dokumen perencanaan harus responsif gender,” pungkasnya.

Turut pula mendampingi Wagub, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Andi Pramaria. (red)