Beranda NASIONAL Kemendagri : Laporan Refocussing Anggaran Paling Lambat Seminggu

Kemendagri : Laporan Refocussing Anggaran Paling Lambat Seminggu

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK BARAT — Merebaknya wabah Virus Corona (Covid-19) menyebabkan pemerintah pusat maupun daerah siaga penuh. Dalam rangka percepatan penanganan pandemi global ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat online (Zoom Meeting) dengan 114 pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia, salah satunya Lombok Barat, Jumat (3/4).

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) Kemendagri DR. Ir. Muhammad Hudori, M.Si yang memimpin rapat dari kantor Kemendagri di Jakarta mengatakan tujuan rapat adalah untuk kembali menyosialisasikan Keppres No 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Poin penting disampaikan Plt Sekjen yaitu sejauh mana progress pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aturan tersebut yaitu dengan melakukan relokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Selain itu juga untuk mempercepat proses penggunaan anggaran. Dikatakan Plt Sekjen, pemerintah daerah diharapkan untuk segera melakukan refocusing anggaran dengan tiga tujuan utama yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak secara ekonomi, dan jaringan pengaman sosial (social safety net).

Berita Terkait:  Menpar RI : NTB Jagonya Wisata Halal

Laporan atas refocussing anggaran ini diharapkan segera disampaikan kepada Kemendagri.
“Mohon segera laporkan ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri) mengenai refokusing paling lambat 7 hari setelah hari ini,” ujar Plt Sekjen.

Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si, lebih rinci menjelaskan Permendagri No 20 Tahun 2020 sedikit berbeda dengan permendagri-permendagri lainnya. Perbedaannya di antaranya permendagri ini dibuat karena adanya suatu kondisi yang urgen.

“Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan belanja tidak terduga (BTT) dan bisa melaksanakan penjadwalan ulang kegiatan,”ujar dirjen.

Dikatakan dirjen, relokasi dan refokusing anggaran tidak hanya diinstruksikan kepada dinas kesehatan (dikes) di daerah tetapi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendapat penugasan penanganan Covid-19 boleh mengusulkan rencana belanjanya dengan mekanisme tambahan uang (TU).

Perbedaan lainnya dengan permendagri pada umumnya, lanjut Ardian, adalah dibolehkannya dana digunakan untuk hibah bantuan sosial. Dicontohkan, apabila TNI atau Polri memiliki fasilitas yang bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 tetapi kekurangan anggaran maka boleh diberikan hibah oleh pemerintah daerah. Tata cara pemberian hibah ini tetap berbasis usulan, dengan catatan harus untuk penanganan Covid-19 dan calon penerima hibah ditetapkan oleh kepala daerah.

Berita Terkait:  Berkunjung ke NTB, Bang Zul Sambut Hangat Gubernur Sulut dan Ketua PBNU

Merinci penjelasan Plt Sekjen, Ardian menegaskan ketiga tujuan refocussing anggaran cukup dilakukan dengan pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyatt daerah (DPRD) masing-masing daerah.

Dijelaskan, anggaran BTT yang dimaksud bisa ditujukan untuk membeli barang pelindung masyarakat, masker, dan pembelian vitamin C. Bahkan yang lebih urgen lagi bisa digunakan untuk menyiapkan ruang isolasi, rapid test, merekrut tenaga kesehatan baru, memberikan insentif tenaga kesehatan, penyemprotan disinfektan dan penyewaan rumah singgah.

Itu dari aspek kesehatan. Dari sisi dampak ekonomi dijelaskan dirjen, kebijakan refocussing anggaran bisa dilakukan dengan penyediaan sembako, pengurangan pajak daerah dan stimulus untuk usaha kecil dan menengah (UMKM).

Pelaksana Harian(Plh) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si, menjelaskan pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan sembako, baik sembakonya maupun distribusinya.

Berita Terkait:  DPR Tolak Impor Daging Kerbau dan Bawang Putih

Dia juga mengatakan agar aktivitas pabrik atau usaha yang menyediakan kebutuhan pokok tetap beroperasi dengan standar pencegahan Covid-19. Hal ini disampaikan karena ada daerah yang melarang beroperasinya pabrik-pabrik seperti itu.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Akmal M Piliang, M.Si mengharapkan agar terjadi sinergi antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan melaporkan berapa kebutuhan alat kesehatan dan ketahanan pangan di daerahnya.

“Kita perlu membuat rencana panjang, juga menyediakan barang pelindung diri, pelindung alat medis, dan penanganan pasca wafat (akibat virus corona),” ujarnya.

Sayangnya, Pemda Lombok Barat tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan progressnya. Dari 114 pemerintah daerah, hanya beberapa yang mendapat kesempatan, beberapa dari pemda di Papua, di Bali, Maluku dan Provinsi NTB yang disampaikan Sekda NTB H. Lalu Gita Ariyadi. Di Pemkab Lombok Barat, telekonference melalui zoom meeting diikuti dari Ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat.

Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Dr H Baehaqi, para asisten dan sejumlah SKPD yang bersentuhan langsung dengan penangan corona. (red)