Beranda NASIONAL Johan Nilai Kenaikan HET Pupuk Bersubsidi “Kado” Pahit bagi Petani

Johan Nilai Kenaikan HET Pupuk Bersubsidi “Kado” Pahit bagi Petani

BERBAGI

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST menilai kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian No 49 tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020 yang telah menetapkan harga baru HET (Harga Eceran Tertinggi) beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor Pertanian sebagai Langkah yang keliru dan merupakan kado pahit bagi petani saat memasuki tahun baru 2021 ini.

Johan menganggap pemerintah tidak sensitif terhadap penderitaan dan beban petani pada masa pandemic ini. “Saya sangat prihatin dengan kebijakan ini karena berakibat memberatkan petani dan semakin memukul daya beli petani kita pada masa pandemic ini,” tuturnya, Senin (4/1).

Berita Terkait:  Bang Zul Bahas ‘The Mandalika’ Bersama Wamen BUMN dan Investor

Politisi PKS ini berharap semestinya pemerintah fokus membantu petani agar semakin produktif melakukan kegiatan usaha tani dengan cara menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan agar tidak langka dan mudah didapat, mengantisipasi berbagai permainan pupuk yang telah merugikan petani serta memperbaiki pola manajemen distribusi pupuk dan pengawasan di lapangan.

“Saya minta pemerintah cepat mengatasi persoalan pupuk yang terus terjadi setiap tahun dan bukan malah menambah beban petani dengan menaikkan HET pupuk bersubsidi pada awal tahun 2021 ini,” pinta Johan.

Berita Terkait:  Bhayangkari NTB Sabet Dua Juara Tingkat Nasional

Wakil rakyat dari Dapil NTB 1 ini mengingatkan pemerintah agar segera bertindak mengatasi fenomena hilangnya pupuk bersubsidi di lapangan, apalagi Ketika waktu musim tanam tiba serta mengantisipasi berbagai kesulitan yang dihadapi petani seperti kartu tani yang menimbulkan banyak persoalan di lapangan.

“Pemerintah harus ingat bahwa subsidi pupuk adalah hak petani yang sesuai dengan amanat konstitusi, jadi subsidi pupuk untuk petani tujuannya adalah melindungi petani agar produktivitasnya meningkat dan pemerintah tidak boleh menambah beban petani dengan menaikkan HET Pupuk bersubsidi,” kata Johan.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini dengan tegas meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan menaikkan HET beberapa jenis pupuk bersubsidi, seperti HET Urea yang semula Rp 1800,- per kilogram yang telah dinaikkan Rp 450,- sehingga harganya menjadi Rp 2.250,- per kilogram, demikian juga dengan beberapa jenis pupuk lainnya yang juga mengalami kenaikan.

Berita Terkait:  Prestasi Gemilang, Atlet Bersaudara asal NTB Sabet Juara di Kejurnas INKAI 2020

“Masih banyak cara lain untuk mengatasi carut marutnya persoalan pupuk bersubsidi yang bisa dilakukan pemerintah dan yang paling penting adalah pemerintah harus mampu bersinergi dengan semua stakeholders Pertanian dan semua instansi lainnya dalam merumuskan kebijakan pupuk ini,” tutup Johan Rosihan. (red)