Beranda NASIONAL Dinilai Sudah Baik, UU ITE Tidak Perlu Direvisi

Dinilai Sudah Baik, UU ITE Tidak Perlu Direvisi

BERBAGI
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, TGH Hazmi Hamzar

MATARAM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sinyal merevisi UU ITE itu, juga menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satunya, Dr Drs TGH Hazmi Hamzar, SH., MH., politisi gaek asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Nusa Tenggara Barat. Dia mengaku cukup mengikuti persoalan wacana revisi UU ITE.

Dikatakan Tuan Guru Hazmi Hamzar, bahwa isi UU ITE sejauh ini dinilainya sudah baik. Hanya saja, tinggal implementasi dilapangan saja yang lebih diperjelas.

“Menurut saya, isi undang-undang (ITE) nya sudah bagus. Cuma sekarang ini, implementasi di lapangan itu memang harus lebih jelas,” kata TGH Hazmi, Rabu malam (17/2) kemarin.

Ia mengaku khawatir apabila UU ITE direvisi, yang mana justru nantinya akan menimbulkan kerumitan. Terutama dari sisi pemahaman. “Jangan-jangan diperbaiki lebih kacau lagi. Itu sih menurut saya,” katanya.

Berita Terkait:  Waspada Bahaya Laten Komunis!

Menurut anggota dewan asal dapil Lombok Timur itu, tingkat pemahaman/daya tangkap seseorang dalam memahami UU ITE berbeda-beda. Multitafsirpun, tak terhindarkan.

Oleh karenanya, pria yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat Lombok Timur-NTB itu menyarankan, agar implementasi di lapangan tidak berbeda dan baiknya lebih diperjelas.

Sehingga, kata dia, dapat satu bahasa atau pemahaman. Baik itu dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. “Tingkat pengalaman/pengetahuan hakim maupun jaksa itu tidak sama (dalam memahami UU tersebut),” ujar TGH Hazmi.

“Karena kan, ada (hakim/jaksa) junior dan senior. Nah, barang ini masuk kemana dia?. Saya sarankan, agar tidak perlu direvisi, tinggal penjelasan (implementasi) nya saja ditambah,” imbuhnya.

Berita Terkait:  HBK Yakin Konflik Internal TVRI Segera Teratasi

Tuan Guru Hazmi menyarankan, apabila memungkinkan jaksa maupun hakim kedepan paling tidak S2. Karena, ia melihat filsafat hukum sendiri diberikan setelah masuk S2.

Penafsiran dalam hal ini harus seirama. Itu dalam rangka menghindari adanya multitafsir. Oleh karenanya, harus diperjelas, sehingga praktek dilapangannya pun menjadi sama dan tidak rumit.

“Nah, yang dimaksudkan dengan multitafsir, itu mungkin segera ada penjelasan saja. Apa yang dimaksudkan. Sehingga jangan orang batuk sedikit saja tersinggung lalu dituntut. Masa dituntut ke pengadilan,” ujar TGH Hazmi.

“Undang-undangnya sudah bagus. Artinya, tidak perlu di revisi. Karena (pasal per pasal) bunyinya sudah bagus. Hanya persoalan implementasinya saja dilapangan menjadi berbeda. Karena mungkin pemahaman terhadap UU itu kan tidak sama orang menahami hal itu,” tegasnya lagi.

Berita Terkait:  Corona Tak Boleh Jadi Penghambat Bangkitnya Ekonomi

Karena itu mungkin, kembali dikatakannya, untuk menghilangkan adanya multitafsir itu semestinya pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah tinggal dijelaskan saja. “Penjelasannya saja ditambah, bukan direvisi pasal per pasalnya,” sarannya.

“Kalaupun, kalaupun ya. Kalaupun nanti ada diperbaiki direvisi saya kira pada penjelasannya saja. Penjelasannya untuk menghilangkan multitafsir itu. Apa sih yang dimaksud dengan ini, apa sih yang dimaksudkan dengan ini, biar satu bahasa dari atas sampai bawah,” lagi kata TGH Hazmi.

Dalam hal ini, menurut dia, diperlukan masukan dari semua pihak. “Sebetulnya undang-undangnya sangat jelas, dan memang dibutuhkan. Cuma nanti jangan menjadi bahan mainan itu, yang perlu penjelasan saja. Satu persepsi baik kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan nanti, agar tidak multitafsir terkait hal ini,” tutup TGH Hazmi Hamzar. (red)