Beranda NASIONAL Akibat COVID-19, Johan Rosihan : Pemerintah Harus Kurangi Dampak Ekonomi bagi Petani...

Akibat COVID-19, Johan Rosihan : Pemerintah Harus Kurangi Dampak Ekonomi bagi Petani dan Nelayan!

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, JAKARTA — Persoalan Corona Virus Disease 2019 atau virus jenis baru yang kerap disebut (COVID-19) terus menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali pihak wakil rakyat di Senayan.

Keterangan Foto : Nampak Rapat Internal Virtual Komisi IV DPR RI yang Berlangsung pada Selasa 31 Maret 2020 hari ini.

Selasa 31 Maret 2020, Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST mengikuti rapat internal virtual komisinya. Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu mengatakan bahwa situasi wabah COVID-19 di Indonesia saat ini berada pada ranking ke-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi kelima di dunia.

Disamping penanganan dalam kondisi darurat kesehatan lanjutnya, maka sebaiknya segera dilakukan realokasi anggaran untuk mengurangi dampak ekonomi terhadap petani dan nelayan.

Masih kata Johan Rosihan, realokasi anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk penambahan anggaran penguatan ketahanan pangan di Kementerian Pertanian khususnya untuk penanggulangan dampak wabah COVID-19.

Politisi PKS yang dikenal cukup vocal itu juga memaparkan bentuk penambahan anggaran tersebut. Terutama untuk program pengentasan daerah rawan pangan dan stunting dengan anggaran yang ada baru sebesar Rp 344 miliar.

Berita Terkait:  Anak NTB Diharapkan Jadi Generasi Berkualitas 

Selain itu pula, termasuk penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan dengan anggaran yang ada saat ini baru sekitar Rp 188 miliar.

Tak cukup sampai disitu. Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS MPR RI ini juga mengkritisi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor : 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Dia menilai dalam Inpres tersebut, tidak dimasukannya ketersediaan dan distribusi pangan sebagai salah satu focus penanganan dampak COVID-19.

“Padahal aspek pangan merupakan komponen vital demi kelangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi situasi pandemic global penyebaran wabah COVID-19,” tegas Johan Rosihan.

Dijelaskan oleh mantan Anggota DPRD NTB Tiga Periode itu, pentingnya pelaksanaan program stabilisasi harga pangan dengan cara menjaga akurasi database harga pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen.

Berita Terkait:  Komunitas Motor Tertua di Indonesia Jadikan Bang Zul Anggota Kehormatan

Antara lain sebut dia, seperti harga beras, cabe, bawang merah, bawang putih, telur, ayam ras, daging, dan lain-lain. Menurut Johan, kemampuan daya beli masyarakat terutama petani dan nelayan pasti akan menurun sebagai dampak ekonomi dari pandemic wabah virus corona ini.

Lebih lanjut Wakil Rakyat di Senayan asal Pulau Sumbawa itu juga dengan tegas mengusulkan agar pagu anggaran yang perlu dipangkas atau direalokasi untuk setiap kementerian adalah anggaran yang terkait dengan koordinasi internal atau perjalanan dinas kementerian.

Kemudian mantan Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu mengatakan bahwa realokasi pembiayaan infrastruktur serta melakukan efisiensi belanja pegawai di setiap kementerian. “Pemangkasan anggaran tersebut sebaiknya digunakan sebagai intervensi program bantuan pemerintah untuk keluarga petani dan nelayan selama isolasi menghadapi darurat COVID-19, terutama bantuan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Karena di desa-desa situasinya sudah tanggap darurat,” kata Johan dengan tegas.

Berita Terkait:  Usai Gelar Rakor dengan Deputi Kemenko Polhukam RI, Ini Kata Danrem 162/WB

Dalam persoalan ini, lebih jauh dikatakan Johan, ia menginginkan agar pemerintah segera memperkuat koordinasi cadangan beras pemerintah (CBP) dengan cara menambah jumlah CBP yang dikelola Bulog.

Karena saat ini menurut dia, dialokasikan hanya sebesar 1-1,5 juta ton berdasarkan Rakortas 2018. Tak hanya itu, dia juga menyampaikan perlunya meningkatkan pemantapan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD), terutama di daerah lokus wabah COVID-19. “Saat ini total CBPD baru sejumlah 10.853 ton dari 27 Provinsi dan 233 kabupaten/kota,” ucap Johan Rosihan.

Maka dari itu, ia meminta kepada pemerintah agar selalu memperkuat ketahanan pangan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Hal ini menurut Johan bisa dilakukan dengan membantu fasilitasi pengisian lumbung pangan masyarakat (LPM).

“Saat ini terdapat total 3.826 LPM di Indonesia yang perlu diperkuat dan difungsikan optimal untuk ketahanan pangan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan oleh wabah COVID-19,” tandas Johan Rosihan. (red)