Beranda HUKRIM Surahman Nilai Penerapan Hukum Kasus Patedong Pincang

Surahman Nilai Penerapan Hukum Kasus Patedong Pincang

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA —
Kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Sumbawa Besar telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, senin (25/3) Kemarin.

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Majelis Hakim (Agung) sebagai ketua serta Rosana dan Fatur Rauzi sebagai anggota.

Dalam sidang pertama JPU yg diwakili oleh Rahajeng Dinar Hanggarjani membacakan Dakwaan terhadap para terdakwa disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 ke-1 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHP subsider pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berita Terkait:  Polisi Ringkus Tiga Pengedar Sabu di Narmada

Mengenai hal ini, Surahman MD, SH., MH sebagai kuasa hukum salah satu terdakwa atas nama Iwan Kurniawan selaku PPK mengatakan, akan menanggapi dakwaan JPU dalam eksepsi yang akan disampaikan pada persidangan pekan depan.

Menurut Man-akrab pengacara muda asal sumbawa ini disapa, ada beberapa penerapan hukum yang dirasa pincang. Sehinga menjerat kliennya dalam kasus proyek pembangunan pengaman pantai patedong.

“Hal ini akan kami ungkapkan semuanya dalam persidangan. Karena saat ini proyek yang dimaksud tersebut telah selesai dikerjakan dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/3).

Berita Terkait:  Diduga Hasil Pembalakkan Liar, Puluhan Kayu Diamankan Tim Gabungan

Selain itu, Man juga sangat menyayangkan dalam penanganan awal kasus tersebut bermula dari adanya laporan dari segelintir orang yang merasa dirinya mempunyai maksud dan tujuan lain dalam pelaksanaan pekerjaan proyek.

Sehingga hal itu dijadikan muatan politik serta melakukan sebuah ancaman kalau kasus ini akan dilaporkan.

“Dengan adanya kejadian seperti ini Kejaksaan Negeri Sumbawa melakulan proses penyidikan yang terlalu dini dengan laporan masyarakat yang merasa iri dalam proses pembanguna di tanah samawa. Sehingga Kejaksaan menyimpulkan kalau proyek tersebut tidak selsai 100 persen,” jelasnya.

Berita Terkait:  Jangan Mudah Terprovokasi dengan Berita HOAX!

“Sementara faktanya proyek tersebut telah selsai dikerjakan sampai dengan penerimaan di tingkat PPHP 100 persen. Untuk itu kami selaku kuasa hukum terdakwa tetap akan berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tupoksi sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang,” demikian ia menambahkan. (NM3)