Beranda HUKRIM LBH KSR Ngaku Temukan Fakta Unik

LBH KSR Ngaku Temukan Fakta Unik

BERBAGI
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LNH) Keadilan Samawa Rea, Febriyan Anindita.

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Samawa Rea (KSR) mengaku sudah mempelajari beberapa dokumen dalam merumuskan procedural administrasi sebuah perda.

“Nah, cukup unik kami melihat fakta hukum ini. Sejatinya sebuah produk hokum daerah mutlak atas persetujuan bersama antara eksekutif dan legislative,” ungkap Direktur LBH Keadilan Samawa Rea, Febryan Anindita.

“Langkah TUN ini sebuah terobosan progresif hukum dalam negara hukum. Kami juga lagi mempersiapkan uji materiil terhadap perda ini untuk dihadapkan di mahkamah agung sebagai lembaga berwenang dalam menguji produk hukum dibawah undang-undang,” tambahnya lagi.

Tak hanya itu, ia mengaku melihat langkah pengujian TUN ini telah memenuhi unsure-unsur. Yaitu kata pengacara muda yang kerap disapa Ryan ini, antara lainya bentuk penetapan itu harus tertulis.

Kemudian sambungnya, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersifat konkret, individual dan final. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berita Terkait:  Surahman Apresiasi Kinerja Polres Sumbawa

“Jika dikaitkan dengan pasal 53 ayat (2) UU PTUN, makna menimbulkan akibat hukum dapat ditelusuri oleh adanya kerugian hukum, kami menilai prinsipal (dalam hal ini Rosihan, SE) telah dirugikan sebagai Anggota DPRD,” tuturnya.

“Dalam pengujian sengketa akankah difokuskan keep procedural administrasi, kami yakin PTUN dalam mengonstruksi kerugian hukum berdasarkan adanya fakta kerugian hukum yang langsung, berdasarkan asas kausalitas dan menimbulkan kerugian yang nyata. Adanya kerugian langsung dan nyata dapat ditelusuri apabila KTUN yang dipersoalkan tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang atau badan hukum perdata,” demikian ia menambahkan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Sumbawa, Rosihan, SE mengaku bakal mengusut tuntas soal dugaan ‘raibnya’ Dana aspirasi/Pokir senilai Rp 33,6 miliar.

Sikap tegas yang diambilnya ini tidak lepas dari anggaran tersebut yang digeser oleh eksekutif tanpa persetujuan dan komunikasi dengan pihak DPRD Sumbawa.

Langkah yang diambil Rosihan yaitu membawa persoalan ini ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Samawa Rea.

Berita Terkait:  Bantu Percepatan Rehab Rekon, TNI-Polri Siap Bersinergi

“Saya rencana akan segera PTUN APBD murni Sumbawa Tahun Anggaran 2019. Dalam hal PTUN ini, saya akan menggandeng LBH Keadilan Samawa Rea,” ujarnya kepada wartawan, Jum’at (28/6) lalu.

Diungkap Rosihan, saat ini pihaknya tengah menyusun dengan teliti sejumlah dokumen pendukung sebagai bahan tuntutan.

“Karena saya anggap eksekutif telah melakukan pelanggaran terkait tata cara penganggaran APBD Murni Sumbawa Tahun 2019. Untuk itu saya akan mendaftarkan PTUN ini dengan segera dan di dampingi oleh LBH Keadilan Samawa Rea. Demi mendapatkan kepastian hukum terkait Sistem penganggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif,” lebih jelas dikatakan Rosihan.

Rosihan menjelaskan, hak untuk penganggaran berada di legislatif  bukan di eksekutif. Namun pihak eksekutih telah melakukannya sendiri. Sehingga hal inilah yang dianggap menjadi pelanggaran.

“Kami DPRD Sumbawa telah melakukan paripurna sehingga menjadi Perda APBD Murni Sumbawa Tahun 2019. Dengan bukti Risalah Paripurna yang ada pada kami semua anggota DPRD Sumbawa,” terangnya.

Berita Terkait:  Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Terapung di Perairan Gili Keramat

Diakuinya, adanya pergeseran anggran ini juga sudah pernah dibahas bersama anggota DPRD Sumbawa yaitu dengan melakukan hak angket. Namun dalam pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu. Sehingga ia terpaksa menempuh upaya PTUN.

“Setelah saya mempelajari semua RKA (Rencana Kerja Anggaran),  DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Risalah Paripurna disitu jelas tertera mana Program yang kita anggarkan didalami pembahasan di tingkat Komisi namun ketika terbit DPA justru Program tersebut muncul anggarannya. Padahal sudah jelas di tingkat pembahasan di Komisi bersama dengan OPD terkait dan pihak TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Sumbawa,” tuturnya.

“Kami menolak dianggarkan untuk beberapa program yang kami anggap tidak menjadi skala prioritas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.Untuk itu dengan saya melakukan upaya PTUN ini, saya ingin mencari kebenaran terkait aturan yang mengatur Sistem penganggaran yg benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” demikian tambah Rosihan. (NM1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here