Beranda HUKRIM Kades Padesa Diberhentikan?

Kades Padesa Diberhentikan?

BERBAGI
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa, Tata Kostara S.Sos.

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa sudah menerima hasil putusan pengadilan terkait kasus Oknum Kepala Desa Padesa, Kecamatan Lantung. Berdasarkan hal ini, yang bersangkutan pun dalam proses pemberhentian.

Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara S.Sos. Dikatakannya, dalam kasus ini telah mendapatkan inkrah pada 4 April lalu. Dari lima bulan masa tuntutan yang diajukan, hakim memvonis selama tiga bulan.

“Jadi sekarang kita ini sedang mengajukan SK pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan karena dasar putusan pengadilan,” ujarnya kepada wartawan yang didampingi Kasi Tata Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas STTP, Selasa (9/4).

Berita Terkait:  Diduga Pengedar Sabhu, Seorang Pelajar Dibekuk Polisi

Dijelaskannya, meskipun tuntutan hukuman dan hasil vonis terhitung sebentar, namun karena Kades sudah berstatus terpidana maka dapat diberhentikan total.

“Pasal 83 yang menyebutkan apabila Kades dinyatakan terpidana berdasarkan hukum pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap. Itu pasal 83, kalau Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa. Artinya terpidana saja bisa diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai kepala desa,” jelasnya.

Saat ini pihaknya sedang melakukan telaan berkas agar segera diserahkan ke Bupati Sumbawa. Kemudian agar kembali berjalan roda pemerintahan di desa setempat, Sekdes sudah ditunjuk menjadi Plt.

Berita Terkait:  Sejumlah ABK Belum Ditemukan, Pencarian Diperpanjang

“Nanti setelah ini keluar pemberhentian dari pak Bupati dilanjutkan dengan pejabat dari unsur kecamatan, harus PNS,” tukasnya

“Nanti untuk Pemilihan Kepala desa, akan dilakukan musyawarah di tingkat desa, prosesnya sama seperti pemilihan kades dibuka pemumuman siapa yang ingin mendaftar, diulang lagi. Cuman pemilih ini tidak seluruh warga di desa setempat, melainkan perwakilan tokoh masyarakat, agama, kelompok masyarakat lain, perempuan dan itu ditetapkan melalui musyawarah desa,” tambahnya lagi. (NM3)