Beranda HEADLINE Tolak Kunker Luar Negeri, LMND Sweeping Kantor DPRD NTB

Tolak Kunker Luar Negeri, LMND Sweeping Kantor DPRD NTB

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND melakukan aksi sweeping di Kantor DPRD NTB, Senin (6/8) tadi.

Aksi itu sebagai bentuk penolakkan terhadap rencana keberangkatan atau kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke luar negeri.

Mereka menganggap, bahwa kunjungan kerja menuju masa akhir jabatan anggota DPRD NTB, terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Pasalnya, anggaran yang digunakan untuk kunjungan kerja ke luar negeri itu dinilai mereka cukup besar, yakni mencapai Rp 3,5 miliar.

“Lebih baik uang itu digunakan untuk mengatasi apa yang menjadi persoalan di daerah ini atau dapat memenuhi kebutuhan rakyat,” ujar Kordum Agusman didampingi M Fikri Ramadhan selaku Korlap LMND.

Berita Terkait:  Pasca OTT, Pelayanan Imigrasi Mataram Berjalan Normal

Menurutnya, kunker tersebut merupakan hal yang sia-sia sehingga terkesan membuang percuma anggaran. Terlebih NTB mengalami devisit sebesar Rp 258 miliar.

Tak hanya itu sambung Agusman, adapun tunggakan kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh anggota DPRD NTB masih tersisa Rp 2,4 miliar.

Dimana tunggakan kerugian Negara itu merupakan peninggalan oleh oknum anggota dewan periode 1999-2003 silam dan berlanjut pada periode 2004-2009.

“Kerugian ini mucul dari kasus perjalanan dinas sesuai temuan BPK yang ditindak lanjuti oleh kejaksaan sejak 2010 lalu. Namun tak kunjung hingga 2019,” kata Agusman.

Berita Terkait:  Husni-Novi untuk Pilkada Sumbawa, PDIP-PKS juga Dukung Djohan Sjamsu di KLU

Saat ini yang perlu diperhatikan lanjutnya, ada tiga sector yang paling menonjol membutuhkan perhatian.

Pertama sector pendidikan (kualitas pendidikan), kedua pertanian (dilanda kekeringan) dan ketiga sector kesehatan (sarpras, tenaga ahli, termasuk soal bpjs).

Berangkat dari semua itu, maka pihaknya dengan tegas menolak kunker  tersebut sekaligus meminta agar anggaran kunker dapat dialihkan untuk tiga sector tersebut.

Pihaknya juga mendesak, DPRD NTB segera melunasi sisa hutan Rp 2,4 miliar soal perjalanan dinas yang hingga kini belum menuai kejelasan, termasuk adanya indikasi penyalahgunaan anggaran Negara.

Berita Terkait:  Organisasi Gabungan Datangi DPRD NTB Teriakkan "Uighur Bersama NTB"

“Kami juga memberikan solusi, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, laksanakan pasal 33 UUD 1945 dan menangkan pancasila,” demikian Agusman.

Sekedar informasi, aksi yang dilakukan oleh LMND ini diterima langsung oleh Kasubbag Humas Setwan setempat, Lalu Juan Hilary.

Dikarenakan tak ada satupun anggota dewan yang hadir dikarenakan agenda kerja, maka direncanakan pihak LMND akan kembali menemui para wakil rakyat di Udayana pada Kamis (8/8) mendatang. (NM1)