Beranda HEADLINE Soal Panjar JPS Gemilang, Tudingan Ketua BK Dinilai Tak Berdasar

Soal Panjar JPS Gemilang, Tudingan Ketua BK Dinilai Tak Berdasar

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Provinis NTB sontak merespon pernyataan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.

Sebelumnya, H Najamuddin Mustofa selaku Ketua BK DPRD NTB menyebutkan bahwa ada oknum anggota berinisial AW telah mengeluarkan dana panjar bagi Pimpinan DPRD NTB.

Dimana uang panjar itu untuk memperoleh jatah Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Tahap II. Terkait hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD NTB, HL Hadrian Irfani angkat bicara dan mengecam keras atas pernyataan tersebut.

Hadrian Irfani menilai tudingan yang dilontarkan oleh Najamuddin itu tidak berdasar, bahkan tak sesuai fakta. Sebab, oknum anggota DPRD NTB yang disebutkan Ketua BK itu merupakan anggota fraksinya.

Dimana AW diutus untuk mengikuti rapat pimpinan fraksi yang mengagendakan evaluasi JPS Gemilang, yang dihadiri semua Pimpinan DPRD maupun Fraksi pada Ahad lalu.

Berita Terkait:  Aan Gaitan : Karantina Wilayah Sangat Dibutuhkan Saat Ini

Menurut dia, tidak pernah ada pembahasan panjar pada Pimpinan DPRD NTB guna memuluskan misi agar anggota fraksinya memperoleh alokasi program JPS Gemilang tahap II, khususnya beras.

“Yang ada itu, H Abdul Wahid (AW) berbicara lantang menyuarakan aspirasi petani dan persatuan petani penggilingan padi (Perpadi) Lombok Timur agar beras rakyat bisa masuk disuarakan oleh lembaga DPRD pada program JPS Gemilang. Jadi penting untuk diketahui, bahwa enggak benar ada dugaan dana panjar itu,” ungkap Hadrian Irfani saat menggelar jumpa pers, Jum’at (29/5) kemarin.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB NTB itu menilai wajar apabila Abdul Wahid yang tak lain adalah Ketua Perpadi menyuarakan harapan dari anggotanya.

Menyusul pada JPS Gemilang Tahap I tidak ada para petani di wilayah dapilnya yang terkomodir pada program tersebut. Terlebih, dalam mengatasi situasi lesunya masyarakat NTB saat pandemi COVID-19 saat ini.

Berita Terkait:  Ahmad Faisal : Saya Sudah Tidak Ada Masalah Lagi dengan Pak Luthfi

“Jadi enggak benar sekali pernyataan Ketua BK DPRD NTB itu. Prinsipnya, kami sangat terganggu dengan pernyataan itu. Oleh karenanya, kami akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD NTB setelah menggelar rapat internal fraksi terkait tudingan Ketua BK disejumlah media massa yang mendeskreditkan internal Fraksi PKB tersebut,” tegas Hadrian Irfani.

Dikesempatan yang sama, H Abdul Wahid selaku Anggota Fraksi PKB secara tegas membantah bahwa dirinya melaporkan hasil rapat pimpinan fraksi yang mengagendakan evaluasi JPS Gemilang yang dihadiri semua Pimpinan DPRD dan Fraksi itu pada Ahad lalu pada Ketua BK DPRD NTB.

“Yang ada itu, Ketua BK DPRD NTB yang menelpon saya. Kalaupun saya ngamuk itu, ya untuk memperjuangkan nasib petani dan lembaga yang saya pimpin. Apalagi, saya pribadi memang sudah 15 tahun berkecimpung di urusan beras. Tapi, karena petani enggan dapat sama sekali, maka saya pun menyuarakan hal itu. Minimal lembaga DPRD bisa menyuarakan kondisi petani pada eksekutif,” kata Abdul Wahid.

Berita Terkait:  Ketua BK : Bukan Dibatasi, Tapi Ditertibkan!

Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa pernyataannya yang keras pada saat rapat internal di DPRD NTB saat itu, tidak lain karena program JPS Gemilang Tahap I tidak mengakomodir para petani di wilayahnya.

“Saya masih sadar, dan tidak pernah ada keluar pembicaraan berbicara soal uang panjar pada Pimpinan DPRD NTB. Sekali lagi, Ketua BK DPRD NTB membolak-balikkan fakta yang sebenarnya,” demikian Abdul Wahid. (red)