Beranda HEADLINE RTLH Masih Jadi “PR”, Azhar : Harus Kita Tangani Secara Keroyokan!

RTLH Masih Jadi “PR”, Azhar : Harus Kita Tangani Secara Keroyokan!

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Provinsi NTB. Tercatat ada sekitar 83 ribu RTLH yang butuh diselesaikan.

Pemrorv sendiri mengaku angka itu harus dikeroyok baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten kota. “RTLH yang masih harus kita tangani secara keroyokan,” demikian diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Azhar di Kantor DPRD NTB usai mengikuti rapat bersama Komisi IV DPRD setempat belum lama ini.

Menyelesaikan RTLH sesuai dengan target nampakanya belum bisa dilakukan. Pasalnya COVID-19 menjadi kendala utama saat ini.

Di tahun ini RTLH yang bisa dikerjakan hanya 83 paket atau sebanyak 900 unit rumah, terdiri dari pekerjaan rumah layak huni dan peningkatan kapasitas.

Berita Terkait:  NTB Sediakan 10 Tempat Layanan Rapid Test Mandiri

Rumah layak huni itu bangunan baru sementara peningkatan kapasitas bantuan stimulus (rehab rumah), material didatangkan termasuk ongkos tukang juga dibayarkan oleh pemerintah.

Jumlah sebaran pengerjaan mengikuti jumlah penduduk miskin paling banyak di daerah. Misalanya, Lombok Timur lalu Lombok Tengah dan seterusnya.

“Yang banyak pengerjaannya rehab rumah stimulus itu,” katanya.

Mantan Kadis PUPR itu menjelaskan paket yang dikerjakan itu jauh dari rencana awal sebelum COVID-19 dimana direncakan yang harus dikerjakan sebanyak 900 paket dan Perkim pun sudah menandatangi kontrak dengan rekanan namun dampak Corona pihaknya terpaksa menyesuaikan.

Berita Terkait:  Hina Tokoh Agama Melalui Facebook, Seorang Pemuda di Lotim Diamankan Polisi

Pemerintah Daerah (TAPD) menghendaki memutus kontrak, namun dengan pertimbangan DPRD NTB hal itu tidak jadi dilakukan.

Perjanjian kontrak harus tetap dijalankan meski konsekuwensinya harus dibayarkan 30 persen sisanya baru bisa dibayarkan di tahun 2021.

Dijelaskannya, untuk nilai kontrak tahun ini sejumlah Rp 126.340.970.000,00 dengan rincian pengerjaan bidang Perumahan sebanyak 92 paket dengan nilai Rp 16.730.000.000,00 dan pengerjaan bidang Permukiman sebanyak 592 kontrak dengan nilai Rp 109.610.970.000,00.

Dengan adanya rasionalisai anggaran maka rekanan dengan terpakas hanya bisa dibayarkan 30 persen. “Total nilai kontrak 126 Miliar, tahun ini hanya dibayar 36 Miliar sisanya tahun depan Rp 89 Miliar,” jelasnya.

Berita Terkait:  Pemkab Sumbawa Butuh Rp 119,9 Miliar Tangani COVID-19

Terkait dengan penyelesaian RTLH itu sesuai dengan RPJMD Zul Rohmi di tahun 2023 harus bisa tuntas hingga 98 persen. Azhar hanya berharap kondisi ekonomi daerah bisa pulih tahun mendatang.

Untuk rencana pengerjaan RTLH di 2021 pun akan melihat kondisi pendapatan daerah terlebih dahulu. “2021? Ada RPJMD meski akan direvisi targetnya. Kita harus tuntaskan tergantung kondisi pendapatan tahun besok. Yang jelas tahun ini kita sudah banyak berkurang jumlah RTLH nya,” pungkasnya. (red)