Beranda HEADLINE Putus Kontrak GTI, Dewan Apresiasi Langkah Tegas Pemprov NTB

Putus Kontrak GTI, Dewan Apresiasi Langkah Tegas Pemprov NTB

BERBAGI
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat-Sambirang Ahmadi.

MATARAM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi langkah tegas Pemprov NTB yang telah mengambil keputusan untuk memutus kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) yang telah puluhan tahun menguasai aset daerah tepatnya di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

“Dari awal memang rekomendasi dari DPRD NTB itu agar kontrak tersebut diputuskan saja. Nah, sekarang kalau sudah diputuskan oleh Pemprov, tentu kami apresiasi. Karena itu suatu langkah yang tegas dan berani,” ungkap Sambirang Ahmadi-Ketua Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Aset, Selasa (23/2) di Mataram.

Setelah kontrak dengan PT GTI tersebut diputuskan, Pemprov diharapkan segera merumuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk optimalisasi aset tersebut. Sehingga bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berita Terkait:  Rakor COVID19, Wagub : Jangan Sampai Muncul Klaster Pilkada di NTB

“Pascakontrak ini sudah diputuskan, selanjutnya tentu bagaimana langkah-langkah Pemprov untuk mendayagunakan aset daerah tersebut untuk bisa berkontribusi maksimal terhadap PAD kita. Ada beberapa opsi yang bisa ditempuh,” ujarnya.

Pimpinan Fraksi PKS di Udayana itu juga menyebutkan, salah satu opsi yang bisa tempuh. Yakni dengan memberdayakan masyarakat yang selama ini sudah melakukan aktivitas ekonomi diatas lahan milik Pemprov tersebut.

“Saran saya opsi paling utama adalah dengan memberdayakan masyarakat disana yang sudah melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa demikian, itu untuk menghindari munculnya persoalan-persoalan sosial dari masyarakat yang sudah melaksanakan aktivitas kegiatan ekonomi disana dari dulu,” tuturnya.

Berita Terkait:  BPK Diminta Audit Zero Waste

“Mereka tinggal dilegalkan saja, diberikan izin usaha, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan dari Pemprov NTB harus dipenuhi oleh masyarakat. Misalnya kesediaan untuk memberikan kontribusi sewa dengan besaran yang ditetapkan Pemprov,” imbuh Sambirang.

Kebijakan penetapan besaran sewa lahan kepada masyarakat tersebut penting dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan aset tersebut bisa memberikan PAD. Demikian juga dengan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi diatas lahan tersebut mendapatkan kenyamanan karena ada kepastian secara hukum.

“Kenapa demikian, karena memang tujuan dari pengelola aset daerah itu adalah untuk memberikan kontribusi PAD. Jangan sampai kita punya aset tapi tidak mendapatkan apa-apa, orang lain mendapatkan keuntungan, kita hanya dapat menonton,” tegasnya.

Berita Terkait:  Komisi III Rekomendasikan Pemutusan Kontrak PT GTI

Terakhir disampaikan Sambirang, dengan telah diputusnya kontrak kerjasama aset Gili Trawangan itu. Bisa dijadikan momentum oleh Pemprov NTB untuk menertibkan aset-aset daerah lainnya yang selama ini belum memberikan kontribusi PAD.

“Benar sekali, Ini bisa jadi momentum bagi Pemprov NTB untuk melakukan langkah-langkah penertiban terhadap aset-aset daerah yang lainnya yang selama ini tidak dapat memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” tutup Anggota DPRD NTB asal Dapil Sumbawa-KSB ini. (red)