Beranda HEADLINE PKS Bakal Awasi Program Jokowi-Ma’ruf, Johan Rosihan : Presiden Punya ‘PR’ Besar!

PKS Bakal Awasi Program Jokowi-Ma’ruf, Johan Rosihan : Presiden Punya ‘PR’ Besar!

BERBAGI
Anggota DPR RI asal Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) sekaligus Sekretaris Fraksi PKS di MPR RI.

NUSRAMEDIA.COM, JAKARTA – Pelantikan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 berlangsung di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahad (20/10) kemarin.

Dimana Indonesia resmi memiliki pemerintahan baru di bawah kepemimpinan pasangan Jokowi – Ma’ruf. Dikesempatan itu, Jokowi sempat mengutarakan beberapa hal melalui pidatonya. Usai pelantikan, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, H Johan Rosihan mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma’ruf.

Legislator yang dikenal cukup vocal asal NTB I (Pulau Sumbawa) itu mendorong keduanya berkomitmen menunaikan seluruh janjinya. Tak hanya itu, Jokowi-Ma’ruf juga diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam mengawasi jalannya pemerintahan, Fraksi PKS secara faktual akan mengambil jarak kritis dengan pemerintah sebagai konsekuensi berdemokrasi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang besar, namun demikian menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Tidak bisa dikelola sendiri dan butuh peran serta semua pihak, termasuk yang mengawasi dan mengoreksi secara kritis, konstruktif dan solutif. Adapun beberapa hal yang diungkapkan Anggota DPR RI kelahiran Kabupaten Sumbawa, NTB ini, yaitu menanggapi secara focus isi pidato Presiden kemarin.

Berita Terkait:  Bejat! Cabuli 7 Anak, Polisi Bekuk Pedofil di Mataram

“Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin dalam lima tahun kedepan. Kita ingin pembangunan infrastruktur periode ini sudah mulai menumbuhkan perekonomian yang signifikan. Alokasi Rp 420 Triliun APBN tahun 2020 yang naik 65% dari Rp 256 Triliun pada 2015 untuk pembangunan infrastruktur hanya membuat ekonomi kita tumbuh stagnan di 5%,” kata Johan Rosihan kepada NUSRAMEDIA.

Selain itu pula lanjutnya perlu diperhatikan juga, keluhan pengendara truk harga tiket tol mahal, LRT Palembang merugi, saatnya evaluasi kembali proyek infrastruktur. Fokus kepada efisiensi guna merealisasikan industrialisasi manufaktur, jasa yang unggul.

Pembangunan infrastruktur periode lalu kata pria yang kerap disapa JR ini, didominasi kontraktor besar, sehingga mematikan ratusan bahkan ribuan kontraktor kecil. Menurutnya, perlu ada regulasi yang mengatur agar pembangunan infrastruktur menjadi padat karya, pengangguran dapat berkurang pada sektor konstruksi.

Selanjutnya, peringkat Daya Saing Indonesia dalam Global Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun 2019 ini turun ke posisi 50. Salah satu indeks yang diukur adalah infrastruktur yang juga turun ke posisi 72.

Berita Terkait:  Dewan Harap Kontraktor Nakal Diblacklist

“Artinya, pembangunan infrastruktur yang masif masih belum tepat sasaran. Perlu perencanaan yang tepat, implementasi yang benar agar menumbuhkan perekonomian yang tinggi,” tuturnya.

Kemudian, diperlukan anggaran sebesar Rp 7,4 triliun untuk peningkatan konektivitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan, peningkatan usaha pascapanen komoditas pertanian, peningkatan SDM pedesaan, penguatan pariwisata desa dan digitalisasi pedesaan.

“Ini sudah sesuai pidato Presiden dalam pelantikannya. Tapi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada Tahun Anggaran (TA) 2020 malah terus turun hingga menjadi Rp 3,19 triliun,” kata JR.

Menurut dia, presiden memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan. “Presiden Jokowi punya PR besar. Proyek infrastruktur periode lalu berkualitas rendah. Hal ini pernah disampaikan Bank Dunia Dalam laporan bertajuk Infrastruktur Sektor Assessment Program, Juni 2018. Pembangunan infrastuktur tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang,” ungkap Johan Rosihan.

“Bank Dunia menilai Bappenas kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran memadai, untuk mengkoordinasi Government Contracting Agency (GCA) sehingga memberikan hasil analisis terbaik untuk setiap proyek. Hal ini membuat Indonesia kalah bersaing investasi dengan Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dam Vietnam,” imbuhnya.

Berita Terkait:  Lima Kabupaten di NTB Belum Anggarkan Dana Pilkada

lebih lanjut dikatakan Johan Rosihan, bahwa biaya logistik Indonesia 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini harus menjadi perhatian karena menjadi paling besar dibandingkan negara Asia lainnya. Akibatnya para investor enggan menanamkan modal atau berinvestasi sehingga daya saing Indonesia turun.

“Tingginya biaya logistik tersebut disebabkan belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini terlihat dari ranking kinerja infrastruktur logistik Indonesia yang masih rendah di banding negara Asia lainnya,” tukasnya.

“Berdasarkan data Logistic Performance Index (LPI) yang dirilis World Bank pada 2018, peringkat indeks kinerja infrastruktur Indonesia hanya mampu menempati posisi 46, jauh lebih rendah dibanding Malaysia (41), Vietnam (39), dan Thailand (32),” tambah Johan Rosihan sembari mengajak semua pihak mendoakan presiden agar diberikan kemudahan dalam menuntaskan janji-janjinya. Kendati demikian, pihaknya (PKS) menyatakan dengan tegas akan tetap mengawal dari dalam dengan masukan-masukan konstruktif dan solutif. (red)