Beranda HEADLINE Pilkada 2020, Dewan Panggil KPU NTB

Pilkada 2020, Dewan Panggil KPU NTB

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Sebanyak tujuh kabupaten/kota dilingkup provinsi nusa tenggara barat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini.

Berkaitan dengan itu, Komisi I DPRD NTB memanggil pihak KPUD NTB melakukan RDP (rapat dengar pendapat) tentang kesiapan Pilkada.

Adapun yang menjadi sorotan fokus Komisi I kepada KPU, yaitu terkait dengan independensi penyelenggara, terutama pada jajaran KPU ditingkat bawah.

Seperti penyelenggara Adhoc atau KPPS, PPS dan juga PPK. Karena Komisi I menilai mereka sangat rentan terjadinya perbuatan atau tindakan yang tidak independensi.

“KPU harus independen dan menjadi juri yang benar dalam pemilu. Nah sekarang bagaimana KPU memastikan jajaran kebawah itu untuk bisa berintegritas, bersih,” tegas H Najamuddin Mustofa selaku Anggota Komisi DPRD NTB, Kamis (16/1) kemarin.

“Kami minta kepada KPU agar jangan asal rekrur saja, karena kita butuh penyelenggara yang independen,” imbuh politisi PAN yang dikenal cukup vocal tersebut.

Berita Terkait:  NTB Siapkan Jutaan Masker : Ayo Gunakan Masker, Tanpa Kecuali!

Menurut Najamuddin, bahwa pengalaman pada pileg 2019 lalu, penyelenggaranya banyak yang kacau balau. Karena itu jelang Pilkada serentak 2020 ini, pihaknya tidak ingin hal itu terulang kembali.

Maka dari itu, pihaknya juga memastikan akan ikut aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada guna memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara demokratis.

“Kita panggil KPU karena kita sudah berikan mereka hibah, itu jadi dasar kita memanggilnya. Kita juga ingin memastikan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 bahwa prosesnya sudah benar,” katanya.

“Kita tidak mau dan ndak boleh lagi terjadi masa yang akan datang kasus-kasus pada pemilu 2019 lalu,” tambah Najamuddin lagi.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penelitian terkait dengan berbagai problem yang yang terjadi pada pemilu 2019 lalu, terutama yang menyangkut integritas penyelenggara badan adhoc.

Berita Terkait:  Pergub No 51 Bukti Pemerintah Hadir untuk Masyarakat

Disebutkan dalam temuan riset tersebut bahwa salah satu faktor utama penyebab dari penyelenggara pemilu badan adhoc tersebut tidak bekerja dengan profesional dan berintegritas yakni karena tingginya beban kerja mereka.

Sehingga lanjutnya, mendorong penyelenggara badah adhoc untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan. “Salah satu hasil riset yang kami lakukan adalah tekanan elit dan kepentingan didaerah tersebut mempengaruhi meningkatnya beban kerja, karena penyelenggara harus menghadapi tekanan, intervensi dan juga intimidasi,” ujar Suhardi.

“Berbeda dengan didaerah lain yang tekanannya kurang, itu relatif baik kinerjanya. Karena itu semakin tinggi tekanan beban kerja menyebabkan integritas dan profesional penyelenggara makin rendah,” tambah pria kelahiran asal Sumbawa itu.

Mantan Ketua KPU Sumbawa itu juga menegaskan, bahwa hasil riset itu kemudian akan menjadi acuan bagi KPU dalam melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu badan adhoc pada Pilkada serentak 2020 mendatang yang akan digelar di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB.

Berita Terkait:  Asrama Haji NTB Resmi Jadi RS Darurat Corona

Itu lanjut Suhardi, agar pengalaman pada pemilu 2019 lalu tidak terulang lagi, meskipun diakui bahwa beban kerja pada Pilkada serentak 2020 besok ini beban kerja jauh lebih kecil karena hanya akan menghitung satu surat suara, dibandingkan pemilu 2019 yang menghitung lima surat suara.

“Temuan-temuan ini nanti jadi bahan untuk merekrut penyelenggara pada Pilkada 2020. Hasil riset ini akan kita pakai, nanti kita akan lihat mana yang paling efektif, kita akan dorong yang muda semua,” ungkapnya.

“Karena soal fisik dan mental sangat penting. Kita juga akan mematok syarat usia maksimal bagi penyelenggara Adhoc ini,” kata Suhardi Soud menambahkan. (red)